Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA LAYANAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSU…

Zawil Fadhli

Paylater merupakan skema pembayaran pada fasilitas layanan keuangan yang meneyerupai kredit konvensional namun berbasis pada Finacial Technology. Proses pendaftaran layanan yang efesien dengan memanfaatkan data pribadi konsumen. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi seseorang harus dilakukan datas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun dalam beberapa kasus terjadi kebocoran dan penyala…

SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KO…

Oka Dian Kurniawati

SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH BARAT Oka Dian Kurniawati* Teuku Ahmad Yani** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELO…

ATIKA AYU PUTRI

ABSTRAK Atika Ayu Putri, 2021 Humaira, S.H.,M.H Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Un…

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN IN…

SRI ANDRIAN

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undnag Perlindungan Konsumen dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya Disarankan kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan PerundangUndangan yang mengatur secara khusus terkait …

KLAUSULA BAKU DALAM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN NASABAH PT BANK MANDIRI (PERS…

ADELLA YUANA

ABSTRAK Adella Yuana (2017) KLAUSULA BAKU DALAM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN NASABAH PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 70) pp.,bibl.,app. ii Dr. Sri Walny Rahayu., S.H., M.Hum. Klausula baku digunakan dalam praktik perbankan dengan alasan kebutuhan praktis. Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri yang ditawarkan kepada calon nasabahnya mengatur klausula baku ketentuan dan syarat khusus reke…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN CURAH YANG TIDAK BERLABEL DI KOTA BANDA…

Siti Rizka Nerissa

ABSTRAK SITI RIZKA NERISSA, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PANGAN CURAH YANG TIDAK BERLABEL 2017 DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 65) pp., tabl., bibl., app. Dr. Azhari, S.H., M.CL., M.A. Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Selain itu di dalam Pasal 97 ayat (1) dan (2) Undang-Undan…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN KLAUSULA EKSONERASI DALAM TIKET BU…

Putri Pratiwi Lubis

Penerapan klausula eksonerasi yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha serta pencantuman klausula dalam letak yang sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, secara tegas diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a ayat (2) serta ayat (3) Undang Undang Perlindungan Konsumen. Pencantuman klausula eksonerasi nyatanya diterapkan dalam tiket bus penumpang antar kota antar provinsi. Pencantuman klausula eksonerasi ini sewaktu-waktu merugikan pengguna jasa bus penumpang antar kota antar pr…

  • PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRGA FAKULTAS KEGURUA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SUNTIK VITAMIN C DAN COLLAGEN (SUA…

CUT TIYA ASCASARI

ABSTRAK CUT TIYA ASCASARI, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN SUNTIK VITAMIN C DAN COLLAGEN (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 85) pp., tabl., bibl., app RISMAWATI, S.H.,M.Hum. Pasal 4 huruf (a) dan (c) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan hak atas informasi yang benar, jelas d…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN YANG DIPERDAGANGKAN SECARA O…

NATASHA AMELIA

ABSTRAK NATASHA AMELIA, PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PRODUK KECANTIKAN YANG DIPERDAGANGKAN SECARA ONLINE TERKAIT DENGAN OBAT PELANGSING (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 69) pp., tabl., bibl, app. RISMAWATI, S.H.,M.Hum. Dalam Pasal 4 huruf (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menentukan hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. …

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELAKU USAHA BERAS TANGSE OPLOSAN (…

Chairul Ikhsan

ABSTRAK (Wardah, S.H., M.H., LL.M.) Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 1, 3 dan 9. Namun pada ke…


    SERVICES DESK