Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PENJUALAN JILBAB MEREK PALSU BERDASARKAN UNDANG-U…

Cut Chyfa Ramadhilla

Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 4 huruf c. Namun, dalam kenyataannya penjual yang menjual jilbab Deenay palsu di Banda Aceh tidak memberikan informasi terhadap produk yang dijual, dimana produk yang tidak diberikan informasi yang benar dapat dikatakan sebagai cacat produk. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perlindungan konsumen te…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN BAKU JASA LAUNDRY YANG MENCANTUMKAN KL…

DARA SUMAYYA

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang untuk mencantumkan klausula eksonerasi dalam perjanjian baku. Pelarangan pencantumkan klausula eksonerasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari pengalihan tanggung jawab oleh pelaku usaha. Akan tetapi, dalam praktiknya pelaku usaha jasa laundry di wilayah Kota Banda Aceh masih menggunakan nota pembayaran yang mencantumkan klausula eksonerasi didalamnya. Tujuan dari penuli…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI STASIUN PENGIS…

Dita Sabila

ABSTRAK DITA SABILA; 2015 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51p) pp., bibl. T. HAFLISYAH, S.H., M. Hum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa setiap konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara bena…

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA JASA LAYANAN TERHADAP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSU…

Zawil Fadhli

Paylater merupakan skema pembayaran pada fasilitas layanan keuangan yang meneyerupai kredit konvensional namun berbasis pada Finacial Technology. Proses pendaftaran layanan yang efesien dengan memanfaatkan data pribadi konsumen. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa penggunaan setiap data pribadi seseorang harus dilakukan datas persetujuan orang yang bersangkutan. Namun dalam beberapa kasus terjadi kebocoran dan penyala…

SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KO…

Oka Dian Kurniawati

SERTIFIKASI HALAL PRODUK USAHA PEMOTONGAN UNGGAS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN DI KABUPATEN ACEH BARAT Oka Dian Kurniawati* Teuku Ahmad Yani** Teuku Muttaqin Mansur*** ABSTRAK Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun yang tidak diolah yang diperuntukkan sebagai…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP IKLAN PROPERTI YANG BELUM DIBANGUN OLEH DEVELO…

ATIKA AYU PUTRI

ABSTRAK Atika Ayu Putri, 2021 Humaira, S.H.,M.H Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. Namun, terhadap ganti rugi dalam iklan produk properti yang belum dibangun oleh di Kota Banda Aceh masih belum terlaksana sebelumnya sebagaimana yang diatur dalam Un…

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN IN…

SRI ANDRIAN

PERLINDUNGAN NASABAH BANK DARI ANCAMAN PENGELABUAN DIGITAL ATAS PENGGUNAAN INTERNET BANKING DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN Undang-Undnag Perlindungan Konsumen dan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang masih berlaku di Indonesia ditentukan tentang adanya akibat hukum batal demi hukum bagi bank yang mengalihkan seluruh tanggung jawabnya Disarankan kepada Pemerintah agar dapat membentuk peraturan PerundangUndangan yang mengatur secara khusus terkait …

KLAUSULA BAKU DALAM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN NASABAH PT BANK MANDIRI (PERS…

ADELLA YUANA

ABSTRAK Adella Yuana (2017) KLAUSULA BAKU DALAM PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN NASABAH PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii, 70) pp.,bibl.,app. ii Dr. Sri Walny Rahayu., S.H., M.Hum. Klausula baku digunakan dalam praktik perbankan dengan alasan kebutuhan praktis. Aplikasi pembukaan rekening produk dana perorangan PT Bank Mandiri yang ditawarkan kepada calon nasabahnya mengatur klausula baku ketentuan dan syarat khusus reke…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN JASA TELEKOMUNIKASI DALAM REGISTRASI KA…

ZAWIL FADHLI

ABSTRAK Zawil Fadhli, PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGAN 2017 JASA TELEKOMUNIKASI DALAM REGISTRASI KARTU SELULER PRABAYAR MELALUI GERAI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57)., pp., bibl., app (Syamsul Bahri, S.Hi., M.A.) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 23/M.KOMINFO/10/2005 Tentang Registrasi Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi menyebutkan bahwa apabila pelanggan jasa telekomunikasi diketahui menggunakan identitas tidak b…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL SECARA TIDAK SAH PADA …

Cut Nurkaulan Karima

ABSTRAK CUT NURKAULAN KARIMA, 2017 PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENCANTUMAN LABEL HALAL SECARA TIDAK SAH PADA RUMAH MAKAN (Suatu Penelitian Di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (viii, 71).,pp.,bibl.,app. RISMAWATI, S.H., M.Hum. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal, dalam Pasal 35 dinyatakan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak bersertifikat halal serta mencantumkan Logo Halal pada…


    SERVICES DESK