Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MELAWAN ARAH OLEH PENGEMUDI SEPEDA MOTO…

Ziyaul Kausar

ABSTRAK Ziyaul Kausar, 2017 Adi Hermansyah, S.H., M.H Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu”, akan tetapi masih b…

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA …

FITRI HANDAYANI

ABSTRAK Fitri Handayani : PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA 2017 PENETAPAN PENGADILAN DAN AKIBAT HUKUMNYA (Suatu Kajian Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 61), pp., bibl. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perl…

PENYEBUTAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KEJAHATAN SUSILA…

NOVRIANI

ABSTRAK NOVRIANI, PENYEBUTAN IDENTITAS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM 2017 DALAM MEDIA CETAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa, “Identitas Anak, Anak korban, dan/atau anak saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektro…

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENYEBARAN MUATA…

Miftahul Khairi

(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Dalam KUHP pornografi digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan, KUHP tidak mengatur secara tegas mengenai setiap tindak pidana pornografi termasuk tindak pidana penyimpanan dan penyebaran muatan pornografi tetapi ada Pasal 281-283 yang dapat dikenakan untuk tindak pidana ini. Berbeda dengan KUHP, UU Pornografi sudah lebih konkrit mengatur setiap jenis tindak pidana baik penyimpanan maupun penyebarannya, namun dalam UU Pornografi terdapat permasalaha…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERAS…

Nur Hidayati

ABSTRAK NUR HIDAYATI, 2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., bibl., tabl., (Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.) Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dala…

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACAR…

T.romel Fahreza

ABSTRAK Teuku Romel Fahreza, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum Dalam pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seperti yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, banyak pihak di Aceh dan diluar Aceh belum memahami Qanun Syariat Islam yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini telah menyebabkan, Qanun syariat Islam tersebut menjadi polemik di masyarakat. Dalam beberapa tindakan kriminal yang telah diatur dalam Q…

PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAH…

Fadlun Riza

ABSTRAK FADLUN RIZA, PEMBENTUKAN BADAN PERTANAHAN ACEH BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 23 TAHUN 2015 2016 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58), pp.,bibl. (Kurniawan, S.H.,LL.M) Badan Pertanahan Aceh merupakan lembaga yang bertugas di bidang Pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam lingkup wilayah Provinsi Aceh. Berdasarkan ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh men…

LEGAL CERTAINTY OF INVESTMENT RELATED LICENCING IN PLANTATION SECTOR (CASE ST…

Mhd.raza Pasaribu

ABSTRACT Muhammad Raza Pasaribu. LEGAL CERTAINTY OF INVESTMENT RELATED LICENCING IN PLANTATION SECTOR (CASE STUDY OF PT SIMPANG KIRI PLANTATION INDONESIA IN ACEH TAMIANG). Faculty of Law, Syiah Kuala University (iv, 56), pp. bibl. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL., M.A. According to Article 4 paragraph (2) point b the Act Number 25 of 2007 on Investment, the government has an obligation to ensure legal certainty for any investor operating in Indonesia to enhance investment climate in t…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

JURIDICAL ANALYSIS OF THE IMPLICATIONS OF SECURITY COUNCIL REFERRAL IN REGARD…

Teuku Muktasim

The permanent International Criminal Court was a breakthrough in international criminal law after a series of ad hoc international criminal tribunals. While the Court is able to exercise jurisdiction over Non-state Parties, its jurisdiction can be extended over Non-state Parties through a referral by the Security Council. Since the Council rerferred the situations in Darfur and Libya in 2005 and 2011 respectively, the proceedings of the cases produced from those situations are pending because…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

THE INTEGRATION OF THE BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION 2004 INTO STATE RE…

Andi Maulana

ANDI MAULANA, 2017 THE INTEGRATION OF THE BALLAST WATER MANAGEMENT CONVENTION 2004 INTO STATE RESPONSIBILITY TO ENSURE THE MARINE ENVIRONMENTAL PROTECTION: CASE STUDY IN INDONESIA Faculty of Law, Syiah Kuala University (v, 73) pp,. bibl,. app,. Nellyana Roesa, S.H., LL.M Invasive aquatic species present a major threat to the marine ecosystems, and shipping has been identified as a major pathway for introducing species to new environments. Such harmful species is transferred th…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK