Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MERINTANGI PENGANGKUTAN MAYAT KE TEMPAT PERKUBURAN (SUATU PENEL…

RISA ARYANI

Pasal 178 KUHP menyebutkan bahwa, “Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menyusahkan jalan masuk yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan atau pengangkutan mayat yang tak terlarang ke suatu tempat perkuburan, dihukum penjara selama-lamanya satu bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya seribu delapan ratus rupiah”. Namun, dalam prakteknya tindak pidana merintangi penguburan masih terjadi di Gampong Daroy Kameu Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Tujuan penelitian …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN KACA FILM TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI…

WANTY ZAIKHUN N

iii PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN KACA FILM TANPA IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,55),pp.,bibl.,tabl.,app. Tarmizi, S.H., M.Hum. ABSTRAK Wanty Zaikhun Navisha, 2017 Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merumuskan ancaman pidananya, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kac…

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (SUATU …

MASFIRAH

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (Suatu Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh) ABSTRAK Masfirah ? Eddy Purnama?? Adwani??? Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut undang-undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah”.…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMB…

Vinni Alvio Warni

ABSTRAK Vinni Alvio Warni, 2017 Pasal 42 ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ) menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie terutama bagi personil penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak t…

PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PENJATUHAN PIDANA BERSYARAT BAGI ANAK YANG BE…

MUHAMMAD NAZAR

ABSTRAK Muhammad Nazar, 2017 Tarmizi, S.H., M.Hum. Pasal 71 ayat (1) huruf b Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pokok bagi anak yang berkonflik dengan hukum salah satunya yaitu pidana pengawasan. Berdasarkan penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho terdapat anak yang dijatuhi pidana pengawasan. Namun dalam kenyataannya masih belum dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Tujuan penelitian ini untuk mengetah…

UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (SUATU PENELITIAN DI DIREKT…

JAFARUDDIN

ABSTRAK JAFARUDDIN, 2017 UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (Suatu Penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,96), pp, bibl, tabl. (Mahfud, S.H., LL.M ) Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, men…

AKUNTABILITAS DAN EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KECAMATAN SIME…

Nurhanifah

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak desa terkait akuntabilias ADD serta meilhat laporan pertanggungjawaban ADD untuk mengetahui tingkat efektivitas. Hasil dari penelitian ini adalah secara kesel…

TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TERHADAP ENYAMPAIAN SPT TAHUNAN S…

FITRI AULIA

RINGKASAN KPP (Kantor Pelayanan Pajak Bireuen) yang beralamatkan di jalan Medan-Banda Aceh, Cot Gapu, Bireuen 24251, merupakan institusi pemerintah yang bergerak dibidang keuangan dan administrasi perpajakan. Diantaranya mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib pajak dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Penghasilan atas Barang Mewah, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah …

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT (…

CUT MIFTAHUL JANNAH

ABSTRAK Cut Miftahul Jannah : 2017 PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL (MAWAH) TERNAK SAPI DALAM MASYARAKAT ADAT(Suatu Penelitian di Kecamatan Indrajaya Kabupaten Pidie) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,53)pp., bibl. (M. Jafar, S.H., M.Hum.) Dalam Hukum Adat Indonesia, perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan nama yang berbeda-beda sesuai dengan hukum adat masing-masing daerah, dalam masyarakat Aceh perjanjian bagi hasil ternak ini dikenal dengan nama mawah yaitu m…

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA…

SITI AQLIMA

SitiAqlima 2017 ABSTRAK TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM KOTA BANDA ACEH) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 76) pp.,bibl.,tabl. Rizanizarli, S.H, M.H. Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No. 20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat me…


    SERVICES DESK