Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (SUATU PEN…

Munandar

ABSTRAK Munandar, (2017) PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H. Pasal 4 huruf j, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan dilarang memiliki, memb…

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU …

Veronica Pratiwi

ABSTRAK Veronica Pratiwi, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa pembunuhan berencana ialah barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena salahnya pembunuhan berencana, dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, tetapi dalam kenyatannya masih terdapat kasus pembunuhan berencana yang di…

PENOLAKAN TUNTUTAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDAN…

DIANDRA AYASHA SOESM

ABSTRAK DIANDRA AYASHA SOESMAN PENOLAKAN TUNTUTAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 81) pp., tabl., bibl., app. RIZANIZARLI, S.H., M.H. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tentang pidana tambahan bagi terd…

PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PEMERIKSAAN PAJAK, DAN PENAGIHAN PAJAK TERHA…

CUT INAYATUL MAULIDA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh self assessment system, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN). Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan di lingkup KPP Pratama Banda Aceh. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Data yang digunakan adalah data yang didapatkan dari dokumentasi KPP Pratama Banda Aceh. Pegujian pengaruh variabel…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT KERUSAKAN MOBIL RENTAL …

IRMA YUNITA

ABSTRAK Irma Yunita, TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT 2017 KERUSAKAN MOBIL RENTAL (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,52),pp.,bibl.,app. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Pasal 1560 KUH Perdata menentukan empat macam kewajiban penyewa, yaitu membayar uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktunya, memakai barang yang disewa secara patut, menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa-menyewa, dan mengembal…

TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (SUATU PENELITIA…

MUHAMMAD ABDI RAHMAT

ABSTRAK Muhammad Abdi Rahmat, TINDAK PIDANA PENEBANGAN LIAR 2017 YANG DILAKUKAN OLEH MASYARAKAT (Suatu Penelitian Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57)., pp., bibl.,avv (Rizanizarli, S.H., M.H.) Pasal 82 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan mengancam setiap orang yang melakukan penebangan liar di kawasan hutan tanpa izin dengan ancaman pidana penjara paling singkat…

TANGGUNG JAWAB PENJUAL PAKAIAN BAYI YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA …

NINING AJA LIZA WAHYUNI

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 ayat (1) menjelaskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi baran…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH…

Febrita Anandisa Devilla

ABSTRAK FEBRITA ANANDISA DEVILLA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH DIMODIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50), pp., tabl., bibl., app. (TARMIZI, SH., M. Hum.) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, la…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA

Mohammad Bondan A

ABSTRAK Mohammad Bondan A, 2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp,, tabl, bibl. (Abdurrahman, S.H., M.Hum.) Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan melarang memperdagangkan makanan kadaluwarsa, selanjutnya Pasal 61 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa kepada pedagang yang menju…

IZIN PEMASANGAN ALAT PEMBATAS KECEPATAN DI KOTA BANDA ACEH

Inda Sintia

ABSTRAK INDA SINTIA, IZIN PEMASANGAN ALA PEMBATAS 2017 KECEPATAN DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,68). pp.,bilb. (DR. Yanis Rinaldi S.H., M.Hum) Pembuatan alat pembatas kecepatan sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.3 Tahun 1994 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pemakai Jalan mengenai aturan teknis tata cara pembuatannya. Akan tetapi, pada kenyataannya banyak fenomena menunjukkan bahwa terdapat alat pembatas kecepatan di Kota Ban…


    SERVICES DESK