Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERMEN YANG MENGANDUNG GAIRAH SEKSUAL (SUATU PE…

Yuni Ariska

TINDAK PIDANA MEMPERDAGANGKAN PERMEN YANG MENGANDUNG GAIRAH SEKSUAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,64),pp.,bibl.,tabl.,app. ABSTRAK Yuni Ariska, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum. Pasal 140 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pangan menyebutkan bahwa, “Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan yang dengan sengaja tidak memenuhi standar …

KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI W…

Muhammad Taufiq

ABSTRAK MUHAMMAD TAUFIQ, 2017 KEWENANGAN PENYIDIK DALAM MEMECAH BERKAS PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( v, 57 ) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Pemecahan berkas perkara (splitsing) diatur dalam Pasal 142 KUHAP dimana pemecahan berkas perkara (splitsing) merupakan domain penuntut umum dan prosesnya dilakukan penyidik setelah adanya permintaan penuntut umum. Namun dalam …

ANALASIS DIGITAL FORENSIC DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK KEJAHATAN CYBER PADA TAH…

SARI RIZKI

ABSTRAK SARI RIZKI, ANALASIS DIGITAL FORENSIC 2017 DALAM MENGUNGKAPKAN TINDAK KEJAHATAN CYBER PADA TAHAP PEMBUKTIAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 54),pp.,tabl.,bibl.,app. (Nursiti, S.H., M.Hum.) Dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektonik dinyatakan bahwa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”, dengan adanya Undang-Undang ini serta Undang-U…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI WARUNG INTERNET SECARA DIVE…

LUTHFAN AUFAR

ABSTRAK LUTHFAN AUFAR, PENYELESAIAN TINDAK PIDANA 2017 PENCURIAN OLEH ANAK DI WARUNG INTERNET SECARA DIVERSI (Suatu Penelitian di Wilayah Polisi Sektor Kuta Alam Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,62)bibl.tabl. (Rizanizarli, S.H.,M.H.) Tindak Pidana Pencurian beserta hukumannya telah diatur dalam pasal 362, 363 KUHP. Pengaturan dalam Pasal ini adalah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana pencurian. Namun Penyelesaian kasus tersebut dis…

PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANG YANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAW…

Makruf

ABSTRAK MAKRUF, 2017 PERLINDUNGAN PEMILIK MEREK DAGANGYANG TERDAFTAR DIKAITKAN DENGAN TANGGUNGJAWAB PELAYANAN PUBLIK DIREKTOR JENDRAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDY MEREK DAGANG SOCOLATTE) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 56) pp.,bibl.,app. Dr. Sri Walny Rahayu, S.H.,M.Hum. Pasal 18 ayat (3) UU Merek Tahun 2001 menyebutkan bahwa pemeriksaan substantif diselesaikan dalam waktu paing lama 9 (sembilan) bulan. Namun dalam praktiknya jangka waktu pemeriksaan substantif oleh Di…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ALIH FUNGSI KAPAL NELAYAN MENJADI KAPA…

Rudi Reza Kusuma

ABSTRAK Rudi Reza Kusuma, 2017 Mukhlis S.H., M.Hum. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan, bahwa untuk mengadakan kegiatan pengangkutan di perairan orang perseorang, warga Negara Indonesia atau badan usaha wajib memiliki izin usaha. Sebagaimana dijelaskan Pasal 287 bahwa setiap orang yang mengoprasikan kapal angkut di perairan tanpa izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1(satu) ta…

PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN (SAYURAN) ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG …

KHAIRUNNISA

ABSTRAK KHAIRUNNISA, PERJANJIAN JUAL BELI HASIL PERTANIAN 2017 (SAYURAN) ANTARA PETANI DENGAN PEDAGANG (PENGUMPUL) SUATU PENELITIAN DI WILAYAH ACEH TENGAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv,66),pp.,bibl., Dr. DARMAWAN, S.H.,M.Hum. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu benda dan…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA

SYAHZEVIANDA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGATURAN BATAS DESA ABSTRAK Eksistensi dan relevansi pengaturan di bidang batas desa dipengaruhi oleh pengaturan tentang desa secara umum sebagai norma yang menjadi sumber dan perintah terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sampai dengan masa pemerintahan era otonomi daerah saat ini, belum adanya formulasi aturan konkrit yang mengatur secara tuntas terkait batas wilayah desa di Indonesia. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya ketidak…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PEMBUKTIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DNA(DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM QA…

Muammar

ABSTRAK Muammar, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan ”khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV bagian kelima yaitu zina untuk membuktikan perbutan zina sudah dibenarkan…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PELAKU USAHA BERAS TANGSE OPLOSAN (…

Chairul Ikhsan

ABSTRAK (Wardah, S.H., M.H., LL.M.) Pelaku usaha dilarang untuk memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan telah diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 dalam Pasal 1, 3 dan 9. Namun pada ke…


    SERVICES DESK