Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGADAAN BARANG DAN JASA DENGAN METODE PENGADAAN LANGSUNG PADA KANTOR PELAYA…

Putri Desi Amanda

BIROKRASI PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG PENDIDIKAN PADA KABUPATEN ACEH SELATANRN…

Hafrizal

ABSTRAK Desentralisasi memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional kepada daerah. Hal ini diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya serta perimbangan anggaran antara pusat dengan daerah sesuai dengan prinsip otonomi daerah yaitu demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta terkelolanya sumber daya di daerah secara efektif dan efesien. Sesuai dengan hal tersebut dalam menyikapi aspirasi masyarakat untuk mendap…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

EKSISTENSI OMBUDSMAN PERWAKILAN ACEH TERHADAP PENGAWASAN PELAYANAN PUBLIK DI …

afwani

ABSTRAK Di Indonesia kehadiran Ombudsman tidak terlepas dari tuntutan birokrasi. Sebagai negara hukum, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan perlu adanya peningkatan dalam pengawasan. Pengawasan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak warga negara dan tugas pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik. Ombudsman merupakan lembaga Negara yang bertugas melakukan pengawasan bersifat mandiri, tidak memiliki hubungan dengan Lembaga Negara lain dan …

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH REFORMASI BIROKRASI TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DI P…

Novita Sari

Penataan dan penguatan organisasi perangkat daerah yang terjadi di Indonesia umumnya memiliki permasalahan. Permasalahan yang terjadi yaitu Pemekaran organisasi perangkat daerah yang tidak mengalami proses pengkajian secara mendalam sehingga memunculkan persepsi yang buruk di tengah masyarakat, ketidakmampuan memilih antara kepentingan pribadi atau kelompok dan kepentingan organisasi, dan pemekaran organisasi perangkat daerah yang berlawanan dengan konsep efesiensi birokrasi. Penulisan skrips…

  • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PU…

Sofyan Efendi

ABSTRAK PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAH KECAMATAN DALAM MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK (Studi Kasus Kecamatan Blangjerango dan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues) Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Politik Universitas Syiah Kuala (xi, 84), pp., bibl., app. (Prof. Dr. Syafei Ibrahim, M.Si dan Sufyan, SH. MH) SOFYAN EFENDI, 2014 Berdasarkan survei awal peneliti di Kecamatan Blangjerango dan Kuta Panjang Kabupaten Gayo Lues diketahui bahwa sarana pelayanan yang …

LKP "PROSEDUR PENGELOLAAN SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PADA KANTOR PROGRAM P…

Lusia Agustini

STRATEGI PUBLIC RELATION DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI KERJA KARYAWAN PT ARUN NGL

Fidhia Aruni

ABSTRAK Penelitian ini berjudul “Strategi Public Relation Dalam Meningkatkan Motivasi Kerja Karyawan PT. Arun NGL”. Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang dilakukan oleh public relation PT. Arun NGL dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara mendalam kepada praktisi PR PT.Arun NGL dan melalui observasi langsung di Main Office PT. Arun NGL. Data tersebut kemudian di analisis dengan melakukan reduksi data, display data dan pen…

PERAN HUMAS POLDA ACEH DALAM MEMPUBLIKASIKAN KEPOLISIAN ACEH SEBAGAI LEMBAGA …

Yurisgriya

HAMBATAN DAN UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003…

ISWANDI

ABSTRAK ISWANDI, HAMBATAN DAN UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,58) pp.,tabl.,bibl. Dr. SUHAIMI, S.H., M.Hum Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa: setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Lebih lanjut Pasal 6 menyebutkan, setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fa…


    SERVICES DESK