Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (S…
Muhammad Nur
ABSTRAK KAJIAN HUKUM JINAYAH TENTANG SANKSI TERHADAP ANAK PELAKU PELECEHAN SEKSUAL (Suatu Studi dari Perspektif Kebijakan HukumPidana) Ediwarman Muhammad Nur ** Eddy Purnama Dahlan Ali **** * *** Pasal 67 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menentukan bahwa: Apabila anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas ) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum menikah melakukan perbuatan jarimah, maka terhadap anak tersebut dapa…
- Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR…
ELDA MAISY RAHMI
PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 7/JN/2018/MS.Jth BERDASARKAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Elda MaisyRahmi Ali Abubakar Suhaimi ABSTRAK Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu :“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali, paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedik…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM PRODEO PERKARA CERAI GUGAT PADA MAHKA…
Muhammad Salda
EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK BANTUAN HUKUM PRODEO PERKARA CERAI GUGAT PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH BANDA ACEH Muhammad Salda1 Sanusi Bintang2 Teuku Muttaqin Mansur3 ABSTRAK Bantuan hukum merupakan salah satu sarana yang memfasilitasi setiap orang saat berhadapan dengan hukum sebagai pencari keadilan. Bantuan hukum juga mengisi aspek hak asasi manusia (HAM) terutama bagi lapisan masyarakat miskin rakyat Indonesia. Bantuan hukum merupakan bagian dari menjunjung tinggi HAM, negara menja…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH
ARABIYANI
KEPASTIAN HUKUM QANUN ACEH NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG BENDERA DAN LAMBANG ACEH Arabiyani Husni Eddy Purnama ABSTRAK UUD Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) memberikan pengakuan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Pengakuan ini memberi legitimasi terhadap Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang merupakan hasil kesepakatan Pemerintah Indonesia…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (SUATU PEN…
Martunis
GUGATAN CERAI PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Suatu Penelitian di Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Martunis* Dahlan** Mahfud*** ABSTRAK Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) khususnya terhadap isteri terus muncul dan meningkat di berbagai wilayah Indonesia termasuk Aceh. Di Aceh, ekses dari kondisi ini mendorong tingginya angka gugatan cerai di Mahkamah Syar’iyah oleh isteri sebagai upaya keluar dari lingkaran kekerasan dengan persentase mencapai 83%. Per…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
EFEKTIVITAS QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN…
Webby Aditya
EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN JINAYAH KHALWAT DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG Webby Aditya Dahlan ** Suhaimi*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku jarimah khalwat dan Pasal ini di harapkan mampu menekan angka pelaku perbuatan jinayah tersebut, namun kenyataannya jumlah pelaku jarimah khalwat terus meningkat sebagaimana yang terjadi diwilayah hukum Kota…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT (STUDI PERKARA NOMOR XXX/PDT.G/20…
MALAHAYATI
KEKUATAN HUKUM AKTA HIBAH UNTUK ANAK ANGKAT (Studi Perkara Nomor XXX/Pdt.G/2012/MS-Aceh) Malahayati? Syahrizal Abbas?? Dahlan ??? ABSTRAK Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain dan pelaksanaannya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup. Hibah dalam hukum manapun pada dasarnya tidak dapat dibatalkan, kecuali memenuhi syarat-syarat tertentu hibah dapat dibatalkan. Masalah pokok penelitian ini adalah (1) Bagaimanakah kekuatan yuridis terhadap akta…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TANAH WAKAF YANG BELUM MEMILIKI SERTIFIKAT (STUDI TERHADAP…
Zahrul Fatahillah
Pasal 32 Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menyebutkan bahwa PPAIW atas nama nazhir berkewajiban untuk mendaftarkan atau mencatatkan tanah wakaf ke Badan Pertanahan Nasional guna mendapatkan sertifikat hak milik atas tanah wakaf. Sertifikat harta benda wakaf merupakan salah satu bukti adanya peralihan hak antara pewakaf dengan nazhir. Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai …
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
- Baca Selengkapnya