THE GRAVE VIOLATION AGAINST SYRIAN CHILDREN AS A VICTIM KILLING AND MAIMING I…
ABSTRACT
FARAH ELSA NOVA,
2017 THE GRAVE VIOLATION AGAINST SYRIAN CHILDREN AS A VICTIM KILLING AND MAIMING IN ARMED CONFLICT
Faculty of Law, Syiah Kuala University
(72,) pp,.bibl,.
Sophia Listriani, S.H., L.LM.
For six years, the conflict in Syria has since evolved into a larger and more complex war. The annual report of the Secretary-General on children and armed conflict show that children are one of the main victim of killing and maiming in Syria. Millions of children a…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA RUMAH YANG DI…
ABSTRAK
WILDY ALHUMAIRA, TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP
2018 PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA RUMAH YANG DITINGGAL PERGI PEMILIKNYA
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 60) pp,bibl.,tabl
Mukhlis, S.H, M.Hum
Berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama 7 tahun terhadap pencurian yang dilakuka…
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN (CONTEMPT OF COURT) DALAM SISTEM …
TINDAK PIDANA PELECEHAN TERHADAP PENGADILAN ( CONTEMPT OF COURT ) DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, butir 4 alinea ke 4, menerangkan maksud dari perlu dibuatnya suatu peraturan atau undang-undang yang mengatur tentang ancaman sanksi atau hukuman mengenai perbuatan, tingkah laku, serta perkataan-perkataan yang dianggap dapat merendahkan kehormatan pera…
KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KUHP DAN DI LUAR KUHP
ABSTRAK
HETTI NURMALASARI, KEJAHATAN KEMANUSIAAN DALAM KUHP 2015 DAN DI LUAR KUHP.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,90),pp.,tabl.,bibl
(RIZA NIZARLI., S.H., M.H)
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 7 Statuta Roma dan Pasal 9 Undang-undang No. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM adalah, salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut secara langs…
TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI
ABSTRAK
DARASHYNNY, TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP LAKI-LAKI
2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 59), pp, tabl, bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H, M.H.)
Tindak pidana pekosaan merupakan salah satu tindak pidana yang kerap terjadi di Indonesia. Tindak pidana perkosaan telah diatur di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Bab XIV mengenai kejahatan terhadap kesopanan dari Pasal 285 hingga Pasal 288. Namun perkosaan yang diatur dalam KUHP, terbatas pada pe…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR: 438/PID/B/201…
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya : …
PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERA…
ABSTRAK
MUHAMMAD IKHSAN, PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DISEBABKAN OLEH GERAKAN HEWAN (Studi Penelitian di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,57) pp.,bibl.,tabl.
AINAL HADI, S.H., M.HUM
Pasal 234 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), menyebutkan bahwa “Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh…
IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA DALAM RNPENYIDIKAN TINDAK PIDANA KOR…
ABSTRAK
Moelly Mariska, IZIN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT NEGARA 2014 DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi,55), bibl.
(DR. Dahlan, S.H., M.Hum.)
Terdapat beberapa aturan hukum yang mengatur tentang adanya keharusan meminta izin apabila ingin melakukan penyidikan terhadap kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara. Hal ini diatur dalam beberapa Undang-Undang yang berbeda…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR:27/PID- T…
Putusan Nomor: 27/Pid-Tipikor/2012/PT-BNA Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam persidangan, pembuktian tindak pidana korupsi ini Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi mahkota yang mana ikut terlibat didalam tindak pidana korupsi bersama dengan terdakwa, Eksitensi saksi mahkota dan nilai pembuktiannya telah bertentangan dengan hak-hak terdakwa. Pener…
