Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KAJIAN TENTANG WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN DI KECA…

TAUFIQ ALQAWIY

Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur bahwa perjanjian jual beli lahir ketika kedua belah pihak mencapai kata sepakat mengenai barang dan harga meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayarkan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian jual beli bahan bangunan di Kecamatan Ulee Kareng masih ada pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bentuk wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian jual beli ba…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEMADAMAN LISTRIK DALAM RANGKA PEME…

ZIKRILLAH

Wilayah Kecamatan Darussalam sering mengalami pemadaman listrik karena adanya upaya pemeliharaan jaringan oleh pihak PLN. Persero ULP Syaiah Kuala. Hal ini membuat keluhan dikalangan konsumen listrik seperti masyarakat yang memiliki usaha percetakan terhadap kinerja pihak PLN dalam pemadaman. Dalam Undang-Undang Pelindungan Perlindungan Konsumen sudah ditetapkan bahwa konsumen seharusnya mendapatkan hak atas informasi. Namun pada realitanya pemadaman yang dilakukan oleh pihak PLN tidaklah mem…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM JUAL BELI SECARA ONLINE DENGAN SIS…

MUHAMMAD YUSRIL MAHENDRA

Perkembangan teknologi informasi telah merubah kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Kerugian yang ditimbulkan juga beragam, mulai dari awal belanja dengan memilih beragam barang yang hanya melalui gambar, serta spesifikasi barang yang ditampilkan tidak sesuai dengan barang yang sudah sampai pada pembeli. UU Perlindungan Konsumen saat ini hanya mengatur perlindungan konsumen dengan sistem belanja konvensional. UU Perlindungan Konsumen belum mengatur masalah pergantian bara…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGG…

FAYYAD RIZKI ANANDA

ABSTRAK Fayyad Rizki Ananda, 2022 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGGAM BERMEREK IPHONE BEKAS REKONDISI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,66) pp.,bibl.,app Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang be…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DALAM JUAL BELI LAPTOP BUKAN BARU MELALUI IN…

ALTAF RUSJDY

Pasal 4 angka (3) dan (4) Undang- Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa konsumen mempunyai hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan. Namun dalam pelaksanaannya kondisi yang dilapangan terjadi terhadap jual beli barang bukan baru melalui instagram masih sering terjadi pelanggaran pelanggaran terhadap hak konsume…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER…

YASMI AZKIA SYUKRI

Yasmi Azkia Syukri, 2022 ABSTRAK PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP HAK ATAS INFORMASI PADA APLIKASI PINJAMAN PEER TO PEER (P2P) LENDING Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 57), pp, bibl, app. Susiana, S.H., M.H. Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 menentukan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai jasa yang ditawarkan. Selain itu…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PELAKU USAHA MAKANAN OLAHAN BEKU YANG TIDAK ME…

Nadia Ramdayani

Pasal 7 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dalam memproduksi suatu produk wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, akan tetapi masih ditemukan produk makanan olahan beku yang beredar tanpa adanya informasi komposisi bahan-bahan yang digunakan dalam produk tersebut. Tujuan penelitian ini untuk me…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE

JASMINE

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online secara cross border rentan menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan ketidakjelasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen e-commerce, hal ini terjadi dikarenakan pada transaksi cross border e-commerce para pihak berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara itu tidak adanya pengaturan khusus mengenai transaksi cross border e-commerce sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak…

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS UANG KEMBALIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLIN…

MOHAMMAD FAJARSYAH

Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK), adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan Pasal 15 UUPK, adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Namun, pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan…

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN AIR MINUM DI PERUSAHAAN DAERAH A…

M. RAZI ALKAUSAR

Dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen menyatakan bahwa Konsumen memiliki kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Namun dalam penelitian ini PDAM Tirta Daroy Banda Aceh selaku Pelaku Usaha yang merupakan suatu perusahaan penyedia air bersih untuk masyarakat Kota Banda Aceh, dalam menjalankan kewajibannya PDAM Tirta Daroy sering diperhadapkan berbagai masalah. Dimana para konsumen merasa kecewa atas layanan yang diberikan…


    SERVICES DESK