Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TATA KELOLA ARSIP DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ACEH

Fatin Nuzul Fitri

PENGARUH TANGGUNG JAWAB PRIBADI, LOCUS OF CONTROL DAN PROFESIONALISME TERHADA…

CUT SHOFIRA MARETTI HARNOLD

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tanggung jawab pribadi, locus of control internal dan profesionalisme terhadap whistleblowing. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh auditor yang bekerja di Inspektorat Provinsi Aceh dengan jumlah 52 responden. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang didistribusikan secara langsung kepada responden pada bulan Agustus 2021. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan aplikasi SPSS versi 22. Has…

KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH TERHADAP PDRB PROVINSI ACEH

Teuku Muhammad Chalifachwy

Penelitian ini merupakan studi kasus yang membahas tentang kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah terhadap PDRB Provinsi Aceh serta untuk mengetahui posisi keuangan pemerintah Provinsi Aceh sebelum dan sesudah otonomi. Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak baik penulis, pemerintah maupun masyarakat. Penelitian ini menggunakan data skunder time seri…

PROSEDUR PERMOHONAN KEBERATAN DAN BANDING ATAS KETETAPAN PAJAK PADA KANTOR WI…

MUTIA VERONICA

RINGKASAN Kanwil DJP (Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak) Aceh yang beralamat di Jl. T. Chik Di Tiro, Peuniti Banda Aceh. Kanwil Direktorat Jendral Pajak Aceh merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang perpajakan yang bertujuan untuk menangani masalah pajak dan memegang peranan penting dalam penerimaan pendapatan negara. Tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur permohonan pengajuan keberatan dan banding atas ketetapan pajak pada…

METODE PENETAPAN DAN PENGHITUNGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PENDAPA…

MUHAMMAD REZHA FAHLEVI

Metode penetapan pajak kendaraan bermotor adalah bedasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak. Serta Perda/Qanun Aceh No. 2 Tahun 2012 Tentang Pajak Aceh. Ttarif PKB dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan jenis penguasaankendaraan bermotor, yaitu : 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum. untuk…

PROSEDUR PENGURUSAN NOTA PAJAK, STNK DAN BPKB DALAM PEMBELIAN MOBIL PADA PT. …

Roja Gusrifan

LAPORAN KERJA PRAKTEK (LKP)

PERHITUNGAN PERMOHONAN KERINGANAN ATAU PENGURANGAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR P…

MUHAMMAD JAILANI

1. Perhitungan permohonan keringanan atau pengurangan denda pajak kendaraan bermotor pada UPTD wilayah 1 kantor samsat banda aceh telah sesuai dengan ketentuan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 2. Untuk melakukan Permohonan Keringanan atau Pengurangan Denda Pajak Kendaraan Bermotor, seorang wajib pajak haruslah mengikuti semua prosedur dan tatacara yang berlaku pada UPTD Wilayah I Kantor Samsat Banda Aceh. 3. Kerja sama yang baik antara pihak Wajib Pajak dan pemungut paj…

KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDI…

Saiful Azmi

KEPEMIMPINAN KEPALA DINAS DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH Oleh : Saiful Azmi NPM : 1909200050001 Komisi Pembimbing: 1. Prof. Dr. Cut Zahri Harun, M. Pd. 2. Dr. Khairuddin, M. Pd. ABSTRAK Kepemimpinan seorang pemimpin dapat menentukan arah dan tujuan organisasi mencapai suatu tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan program kepemimpinan, strategi kepemimpinan, dan faktor pendukung dan hambatan kepemimpinan Kepala Dinas Pendidi…

  • Program Studi Magister Administrasi Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

PERAN PUBLIC RELATION DALAM PENAMBAHAN LAYANAN PREMIUM PT BANK ACEH SYARIAH

Cut Raihan Hildayani

PENERAPAN ATURAN HUKUM TERKAIT LARANGAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) MELAKUKAN…

RIKA ANGGUN TIARA

Dalam pasal 17a Undang-Undang Pelayanan Publik, pelaksana dilarang untuk merangkap jabatan, namun ASN yang berperan pelaksana dalam menjalankan tugasnya masih banyak ditemukan rintangan-rintangan yang dihadapi. Salah satunya adalah maraknya rangkap jabatan yang ditemukan pada pemerintahan. Berdasarkan data yang ditemukan oleh Ombudsman, penyelenggara negara/pemerintahan yang merangkap jabatan sebagai seorang komisaris pada BUMN sebanyak 397 orang, serta 167 orang lainnya merangkap jabatan p…


    SERVICES DESK