Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA …

Nepi Putri Yana

ABSTRAK Nepi Putri Yana EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE 2025 JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KOPI (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 60), pp, bibl, tabl. (Intan Munirah, S.H., M.H.) Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hu…

IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…

Dina Auliana

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …

PENANGANAN KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL D…

Cut Siti Nurulhayah

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) menyebutkan “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), meskipun sudah ada aturan mengenai sanksi kelalaian manusia y…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (SUATU PE…

KARTIKA ALYA PUTRI

Penyelesaian tindak pidana penganiayaan dapat diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang ditetapkan. kini, tidak harus melalui Pemidanaan Konvensional tetapi dapat diselesaikan dengan pendekatan alternatif seperti metode Restorative Justice di Kepolisian. Peraturan terkait Restorative Justice sudah diatur dalam Peraturan Kepolisian No.8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restorative. Penerapan penyelesaian oleh Polresta Banda Aceh dengan mempertimbangkan pada s…

GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENE…

DILLA AGUSTIMASNA

ABSTRAK Dilla Agustimasna, 2017 GELAR PERKARA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMABAIK (Suatu Penelitian Di Wilayah HukumPolresta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 72) pp.,bibl.,tabl. Mukhlis, S.H, M.Hum Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana(KUHAP) menyebutkanbahwa“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tida…

TINDAK PIDANA PENIPUAN REKENING BANK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLRE…

RACHMAH CHAISARI

Tindak pidana penipuan rekening bank pada dasarnya sama seperti penipuan pada umumnya, namun yang membedakan hanyalah sarana yang digunakan yaitu mengunakan rekening bank. Dalam Pasal 378 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan…

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP REMAJA DALAM HUBUNGAN PACARAN (SUATU PENELIT…

Arie Sahputra

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Namun kenyataannya di wilayah Aceh Barat masih ada yang melakukan kekerasan terhadap anak termasuk terhadap remaja dalam hubungan pacaran. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjad…

PENYELESAIAN KEKERASAN FISIK TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUEN

Hassanein Heikal Hamdani

Penyelesaian Kekerasan Fisik Terhadap Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Polres Bireuen) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,55),pp.,bibl.,tabl. ABSTRAK Hassanein Heikal, 2017 Dr. Mohd.Din,S.H.,M.H. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut…

PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH BINTARA PEMBINA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARA…

Khairatul Ulya

ABSTRAK KHAIRATUL ULYA, 2017 PENANGGULANGAN KEJAHATAN OLEH BHABINKAMTIBMAS POLRI DALAM UPAYA MEWUJUDKAN STABILITAS KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT (Suatu Penelitian Di Polresta Banda Aceh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (iv56).,pp.,bibl.,tbl. Adi Hermansyah, S.H.,M.H Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat menyebutkan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik itu terjadi dalam ru…

TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI KALANGAN PELAJAR DI WILAYAH HUKUM POLRES BIREUEN

Alan Maha Devan

ABSTRAK Alan Maha Devan, 2016 M.Iqbal, S.H., MH. Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasa…


    SERVICES DESK