Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU…

AVIS AFDIL SULTANI

ABSTRAK AVIS AFDIL SULTANI, (2022) DISPARITAS PEMIDANAAN OLEH HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 55) pp.,bibl.,tabl, (Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) disebutkan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sen…

PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (SUATU PENELIT…

RISKI KHALILA

ABSTRAK Riski Khalila (2023) Penjatuhan Putusan Bebas Pelaku Tindak Pidana Korupsi (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62) pp., bibl.,tabl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Dalam perkara 19/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bna Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pid…

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN PUKAT HARIMAU (SUATU PENELITIAN DI WILAYA…

FUJI MAULANA

Pada Pasal 9 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia”, ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam pasal 85 yang menyebutkan “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara …

ANALISIS DETERMINAN KEMISKINAN DI WILAYAH BARAT DAN TIMUR INDONESIA

Mendra Yusriadi

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan kemiskinan di wilayah barat dan wilayah timur Indonesia pada periode 2015 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah analisis regresi data panel dengan pendekatan Random Effect Model untuk wilayah barat Indonesia dan Fixed Effect Model untuk wilayah timur Indonesia. Variabel yang dianalisis meliputi rata-rata lama sekolah, akses sanitasi layak, tingkat pengangguran terbuka, dan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) sebagai faktor yang memeng…

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LING…

DIMAS RAMADHAN

Program magang MBKM yang diselengarakan oleh Universitas Syiah Kuala bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang dipelejari selama perkuliahan dalam dunia kerja yang lebih nyata. Program magang ini juga sebagai sarana untuk mengembangkan kompetensi dan mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh sehingga mampu mengatasi masalah-masalah nyata yang terjadi di dunia kerja. Selain itu juga menambah pengalaman dalam dunia kerja serta melatih mahasiswa …

PROYEK PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR BALAI PEMANTAPAN KAWASAN HUTAN DAN TATA LING…

BELLA NOVELEA APDANI

Kegiatan magang merupakan satu bentuk implementasi program Magang – MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka) yang mana suatu kegiatan pembelajaran dilapangan dan bertujuan untuk memperkenalkan dan menumbuhkan kemampuan mahasiswa/i dalam dunia kerja secara riil. Kegiatan Magang ini juga menjadi salah satu syarat mata kuliah wajib bagi mahasiswa/i Program DIII Teknik Sipil. Pembelajaran ini dilaksanakan melalui hubungan yang intensif antara perserta program magang dan perusahaan. Praktik kerja …

PENGARUH URBANISASI, INFRASTRUKTUR DIGITAL DAN PENGANGGURAN TERHADAP PERTUMBU…

SHAFIA WIRDA

ABSTRAK Judul :Pengaruh Urbanisasi, Infrastruktur Digital dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi Antarwilayah di Indonesia Penulis : Shafia Wirda NIM : 2201101010121 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/ Ekonomi Pembangunan Pembimbing 1 : Prof. Dr. Suriani, S.E., M.Si Pembimbing 2 : Dr. Sartiyah, S.E., M.Si Konsentrasi : Ekonomi Regional dan Perkotaan Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh urbanisasi, infrastruktur digital perkotaan, infrastruktur digital perdesaan…

PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA …

ELZA DWINA PUTRI

Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa “Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Namun pada faktanya, masih banyak terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Tujuan dari peneiti…

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DI WILAYAH HUKUM…

Novi Wulandari

Penyelesaian perkara anak di Indonesia memerlukan pendekatan keadilan restoratif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang disebut dengan UUSPPA. Diversi sebagai sarana penal untuk mencapai perdamaian dan mencegah pengulangan tindak pidana. Pembatasan diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman pidana dibawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana sebagimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) USPPA menimbulkan persoalan ya…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK MELALUI KEADILAN RESTOR…

ALFIANDI MUBARAQ

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, restorative justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana kejahatan yang melibatkan pelaku, korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Namun dalam kenyataannya penerapan restorative justice yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Bireuen masih banyak menga…


    SERVICES DESK