Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



KAJIAN INDEKS HARGA SATUAN BANGUNAN STRUKTUR ATAS GEDUNG TERKAIT KERAWANAN GE…

MACHZA HOEDAYA

Di era kemajuan teknologi, masyarakat semakin peduli terhadap mitigasi bencana. Begitu juga di ruang lingkup Teknik Sipil adanya penerapan ketentuan zonasi dan standar dalam perencanaan ketahanan gempa agar dapat meminimalisir kerugian. Pada setiap proses perencanaan dimensi bangunan terutama pada struktur atas bangunan gedung, besaran dari setiap dimensi komponen struktur akan mengikuti pola pembebanan dan tingkat kerawanan wilayah tersebut. Sehingga besaran harga satuan bangunan yang dibutu…

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK …

DINDA TRI AGUSTIN

ABSTRAK DINDA TRI AGUSTIN, 2021 Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah perbuatan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pidana penjara sembilan tahun. Pada kasus ini pelaku adalah Anak dibawah umur, pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengharuskan penyelesaian kasus melalui Restorative Just…

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN POSYANDU LANSIA D…

AFZALENA

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS KEPERAWATAN SKRIPSI 21 Oktober 2021 XIV + VI BAB+ 63 Halaman + 7 Tabel + 2 Skema + 22 Lampiran AFZALENA 1712101010078 FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN POSYANDU LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEURAH DUA KABUPATEN PIDIE JAYA ABSTRAK Seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami permasalahan baik dari segi Seiring bertambahnya usia, lansia akan men…

FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN POSYANDU LANSIA …

AFZALENA

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS KEPERAWATAN SKRIPSI 21 Oktober 2021 XIV + VI BAB+ 63 Halaman + 7 Tabel + 2 Skema + 22 Lampiran AFZALENA 1712101010078 FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMANFAATAN PELAYANAN POSYANDU LANSIA DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS MEURAH DUA KABUPATEN PIDIE JAYA ABSTRAK Seiring bertambahnya usia, lansia akan mengalami permasalahan baik dari segi Seiring bertambahnya usia, lansia akan men…

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI ACEH DAN PAPUA

Rescia Vhonna

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan wilayah Provinsi Aceh dan Papua serta pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA), Tingkat Pengangguran (TP) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap ketimpangan pembangunan pada periode 2005-2020. Alat ukur ketimpangan pembangunan penelitian ini menggunakan Indeks Williamson. Analisis yang digunakan adalah metode Panel Least Square dan Robust Least Square. Hasil Indeks Williamson menunjukkan keti…

PERKEMBANGAN KECAMATAN SIMPANG MAMPLAM PASCA PEMEKARAN WILAYAH TAHUN 2005-2012

RIZAL

ABSTRAK Kata Kunci : Perkembangan, Kecamatan dan Simpang Mamplam Penelitian ini berjudul “Perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam Pasca Pemekaran Wilayah Tahun 2005-2012” mengangkat masalah tentang bagaimana sejarah terbentuknya Kecamatan Simpang Mamplam dan bagaimana perkembangan Kecamatan Simpang Mamplam pasca pemekaran wilayah tahun 2005-2012 dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pemekaran Kecamatan Simpang Mamplam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui latar …

TINDAK PIDANA BERJUALAN ROKOK DI AREA KAWASAN TANPA ROKOK (SUATU PENELITIAN D…

IZLALAN TANZIHAN

Pasal 16 ayat (2) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Qanun KTR) menyebutkan bahwa “Setiap orang yang meperjualbelikan rokok ditempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dipidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”. Meskipun aturan sudah ada, dalam kenyataan masih ditemukan pelanggaran terhadap …

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (SUATU PENELIT…

ANDRY SYAIFULLAH

ABSTRAK ANDRY SYAIFULLAH :PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe) 2021 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (VI, 55 ) pp, tbl, bibl Dr.Rizanizarli, S.H.,M.H. Pasal 93 (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yaitu setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbender…

PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…

Mila Hayati

ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…

PENGEMBALIAN SISA TITIPAN DENDA PELANGGARAN LALU LINTAS YANG MENGGUNAKAN SARA…

Linda Safira

Dr. Dahlan,S.H.,M.Hum., Pasal 31 ayat (2) PP No. 80 tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan dan Penindakan pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan, “Dalam hal denda yang diputus pengadilan lebih kecil dari uang titipan untuk membayar denda yang dititipkan, jaksa selaku pelaksana putusan pengadilan memberitahukan kepada pelanggar melalui petugas penindak untuk mengambil sisa uang titipan denda setelah putusan pengadilan diterima”.Meskipun sud…




    SERVICES DESK