EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA …
ABSTRAK
Nepi Putri Yana EFEKTIVITAS PELAKSANAAN RESTORATIVE
2025
JUSTICE DALAM PENYELESAIAN TINDAK
PIDANA PENCURIAN KOPI (Suatu Penelitian Di
Wilayah Hukum Polres Aceh Tengah)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(vi, 60), pp, bibl, tabl.
(Intan Munirah, S.H., M.H.)
Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan
bahwa Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hu…
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEKURANGAN ENERGI KRONIS PADA IBU HAMIL DI WI…
Kekurangan Energi Kronis (KEK) adalah kondisi ketika seseorang mengalami kekurangan asupan pangan yang mengandung energi, zat gizi makro dan mikro dalam waktu yang berkepanjangan. Bagi ibu kondisi KEK dapat menyebabkan anemia, persalinan terhambat dan lama, kelahiran premature, dan kematian ibu. Bagi janin dan neonatal KEK dapat menyebabkan bayi lahir dengan IUGR, pertumbuhan otak janin yang terhambat, keguguran, berat badan lahir rendah, hipotermia, dan kematian neonatal. Tujuan penelitian i…
PENUNDAAN PENERAPAN ‘UQUBAT CAMBUK TERHADAP WANITA HAMIL (SUATU PENELITIAN …
Qanun Nomor 07 Tahum 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat (Qanun Acara Jinayat) suatu hukum yang berlaku di Provinsi Aceh. Dalam qanun acara jinayat sudah dijelaskan bagaimana tatalaksana Penyelidikan, Penyidikan, Tuntutan, Peradilan dan Eksekusi. Dalam hal ini terkait dengan Eksekusi ‘uqubat cambuk terhadap wanita hamil, pada pasal 259 ayat (2) yang mana dijelaskan Apabila kondisi kesehatan terhukum menurut hasil pemeriksaan dokter tidak dapat menjalani ‘Uqubat cambuk, maka pelaksanaan penca…
IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…
Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …
PENERAPAN PUTUSAN BEBAS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA TINGKAT PE…
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengatur bahwa tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun. Meskipun mengatur sanksi berat bagi pelaku, putusan bebas terhadap terdakwa korupsi sering kali menimbulkan kontroversi…
