PERSEPSI TOKOH ADAT KOTA SUBULUSSALAM TERHADAP PEMBENTUKAN LEMBAGA WALI NANGGROE
Sejak pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, menimbulkan beragam persepsi baik yang pro dan kontra dikalangan tokoh adat, tidak terkecuali dikalangan tokoh adat Kota Subulussalam. Sejak pembentukan Wali Nanggroe tentunya ada yang menjadi permasalahan berupa persepsi tokoh adat yang pro dan kontra terhadap Lembaga Wali Nanggroe di daerah Kota Subulussalam.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui persepsi tokoh adat Kota Subulussalam terhadap pembentukan Lembaga Wali Nanggroe, serta untuk mengetah…
STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE
ABSTRAK
WINDA ZULKARNAINI, STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT
ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE
2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala (vii, 64), pp., bibl., app.
(Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H, M.Hum dan Dr.
Effendi Hasan, M.A)
Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yang
dikenal mengedepankan adat dan budaya. Otonomi di Aceh dijalankan dengan
berlandaskan pelaksanaan adat dan budaya, sehingga dibentuklah lembaga adat yang
berfung…
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANA JASA KONSTRUKSI TERHADAP PEMELIHARAAN BA…
Di dalam Pasal 5 Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Pree Hand Over) untuk kontrak Pembangunan Gedung Meuligoe Wali Nanggroe antara Dinas Cipta Karya Provinsi Aceh dengan PT. Lince Romauli Raya, telah ditetapkan bahwa jangka waktu masa pemeliharaan bangunan adalah 180 hari, tetapi pelaksana jasa konstruksi telah melakukan wanprestasi dengan melampaui batas waktu dalam memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi pada masa pemeliharaan bangunan seperti yang telah disepakati oleh para …
PRO KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DAN POTENSINYA TERHADAP KONFLIK PERPECAHAN S…
ABSTRAK
(Prof. Drs. Abidin Hasyim, M.Sc, Dr. Mohd. Din, SH, MH)
Qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah turunan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan buah dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat terkait Lembaga Wali Nanggroe. Selain itu, ingin melihat apakah keberadaan lembaga t…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
- Baca Selengkapnya
