PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF BERBANTU SIMULASI PHYSICS EDUCATION TE…
Abstrak
Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui : 1) Hasil belajar siswa; 2) Aktivitas guru dan siswa; 3) Keterampilan guru dalam mengelola pembelajaran; dan 4) Respon siswa terhadap penggunaan model pembelajaran generatif berbantu simulasi PhET dalam proses pembelajaran. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dalam bentuk Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Data penelitian ini bersumber dari siswa kelas XI-MIA 3 SMAN 12 Banda Aceh tahun ajaran 2015/…
STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH SIGLI NOMOR 20/PDT.G/2014/MS-SGI TEN…
ABSTRAK
MUHAMMAD ZUBIR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH
SIGLI NOMOR 20/Pdt.G/2014/MS-Sgi
TENTANG PENGASUHAN ANAK
2015 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,50) pp., bibl., app.
AZHARI, S.H., MCL, M.A.
Dalam hal pengasuhan anak sering kali para wali memperebutkan hak asuh terhadap anak yang telah meninggal kedua orang tuanya. Salah satunya kasus yang terjadi antara Yuslina sebagai Penggugat dan Saudah sebagai Ter…
TINDAK PIDANA TIDAK MENGHIDUPKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI …
ABSTRAK
DEWI SARTIKA,
2015 TINDAK PIDANA TIDAK MENGHIDUPKAN LAMPU UTAMA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI SIANG HARI DAN PENERAPAN HUKUMNYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 59), pp, tbl, bibl,
Tarmizi, S.H., M.Hum,
Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi “Pengemudi sepeda bermotor selain memenu…
PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (…
ABSTRAK
DWI WULANDARI,
2014
PERBANDINGAN HUKUM PEMBUKTIAN ANTARA (KUHAP) DAN (RUU KUHAP) SERTA UNDANG-UNDANG PIDANA DI LUAR KUHAP
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 66), pp., bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H.,M.H)
Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran secara materil. Pada proses pembuktian dalam menemukan kebenaran materil terdapat beberapa aspek pembuktian. Pembuktian dalam KUHAP sekarang sudah tidak layak untuk di gunakan dikarenakan alat bukti yang semakin b…
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH…
Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan, bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp4.500 (empat ribu lima ratus). Pasal 351 ayat (2) menyebutkan bahwa jika perbuatan itu berakibat luka berat, yang bersalah dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 81 ayat (2) menyebutkan bahwa pidana penjara yang da…
HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN STAATSBLAD NOMOR 129 …
ABSTRAK
MIRZA DESRITA : HAK WARIS ANAK ANGKAT MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN STAATSBLAD NOMOR 129 TAHUN 1917
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv, 50), pp., bibl.
KADRIAH, S.H., M. Hum.
Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Pasal 5 ayat (1…
PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPO…
ABSTRAK
RONY PAHALA SILABAN, PENERAPAN TINDAKAN DISKRESI TEMBAK
2014 DI TEMPAT YANG DILAKUKAN OLEH PETUGAS KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA DIHUBUNGKAN DENGAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,60)pp.,bibl.
(Mukhlis, S.H.,M.Hum.)
Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Negara Indonesia mengatur kewenangan tindakan Diskresi. Salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh Kepolisian diantaranya adalah t…
STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KABANJAHE NOMOR: 438/PID/B/201…
Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”Dasar hukum inilah yang dicantumkan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya dengan bentuk dakwaan tunggal. Namun berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 356 angka 2e yang berbunyi : “Hukuman yang ditentukan dalam Pasal 351, 353, 354, dan 355 dapat ditambah dengan sepertiganya : …
HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH PASCA MOU HELSINKI (STUDI KASUS IMPLEMENTASI…
ABSTRAK
Sayed Rayyal Gharras HAK DAN WEWENANG PEMERINTAH ACEH
2013 PASCA MoU HELSINKI (Studi Kasus Implementasi Aturan Turunan Undang-Undang Pemerintahan Aceh Periode 2006-3013)
Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
(vii-94), pp., bibl., app.
(Drs. Zainal Abidin AW, M.Si, Effendi Hasan, MA)
Hak dan wewenang Aceh pasca MoU Helsinki merupakan hasil dari sebuah perjanjian damai antara Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka yang melatar belakangi lahirnya s…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2014
- Baca Selengkapnya
