Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN S…

RIRIN ZAHRINA

Pelindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur jenis-jenis kekerasan seksual serta mekanisme pelindungan korban secara menyeluruh. Secara normatif, UU ini telah memberikan jaminan pelindungan yang kuat melalui pendekatan berbasis korban yang mene…

PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TE…

Rayyan Rizal Mubaraq

ABSTRAK RAYYAN RIZAL MUBARAQ, (2025) PERBANDINGAN TINDAK PIDANA PERZINAAN PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG PIDANA DENGAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 58). pp., bibl. (Prof. Dr. Mohd. Din, S.H., M.H.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Pidana membawa perubahan pada ketentuan tindak pidana perzinaan. Aceh memiliki peraturan yaitu Qanun Jinayat, yang mengatur …

PERLINDUNGAN HAK CIPTA AUDIOVISUAL PENAYANGAN ILEGAL PADA PERTANDINGAN SEPAK …

FITRAH MUHAMMAD KAUTSAR

Berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menegaskan komponen ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta antara lain, karya sastra, ilmu pengetahuan dan seni. Penayangan pertandingan sepak bola merupakan salah satu bagian dari komponen yang diatur dalam Undang-undang Hak Cipta. Namun, meskipun penayangan pertandingan diatur dalam regulasi, kenyataannya masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta dalam bentuk penayangan ilegal pertandingan sepak bola…

ANALISIS HUKUM TENTANG PENGUBAHAN ARANSEMEN LAGU INDONESIA RAYA BERDASARKAN P…

CICI PURWASIH

ABSTRAK Cici Purwasih, 2019 Pasal 43 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta memang mengenal tentang pembatasan dalam penyebaran lagu, seperti Lagu Kebangsaan Negara Republik Indonesia dengan syarat tetap bersifat original. Namun, di saat teknologi semakin canggih membuat pelaku ekonomi kreatif bersaing dalam membuat konten, sehingga menjadikan lagu Indonesia Raya yang hakikatnya sebagai lagu kebangsaan untuk mendapatkan keuntungan sepihak dengan mengubah aransemen lagu terse…

-PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BAN…

Nuril Hawa

ABSTRAK Nuril Hawa, 2025 PERLINDUNGAN HAK CIPTA EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL OLEH PEMERINTAHAN KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii, 51), pp, bibl. Prof.Dr.Sanusi, S.H.,M.L.I.S.,LL.M. Perlindungan ekspresi budaya tradisional (EBT) diatur dalam undangundang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disingkat UUHC). Untuk menikdaklanjuti ketentual Pasal 38 UUHC, dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 202…

EKSISTENSI TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS SETELAH LAHIRNY…

SAYED NAFIZ MUAMMAR

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah disahkan dan akan berlaku pada Januari 2026 ini menimbulkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat. Salah satu hal yang menjadi masalah adalah masuknya tindak pidana khusus ke dalam KUHP. Padahal sebelumnya tindak pidana khusus diatur dalam perundang-undangannya tersendiri. Hal ini menjadi persoalan bagaimana kedudukan tindak pidana korupsi sebagai tindak tindak pidana khusus dan dampak yang ditimbulkan nan…

PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGANGKUTAN TANDAN BUAH SEGAR KELAPA SAWIT ANTARA PT …

WHENI NOVIA TRI PUTRI

Pasal 1338 KUHPerdata menentukan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”. Dengan demikian, perjanjian antara PT Rajawali Bhirawa Sejahtera dan PT Perkebunan Nusantara III bersifat mengikat. Namun, dalam pelaksanaannya para pihak tidak melaksanakan semua kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, sehingga menimbulkan wanprestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata. Penelitian ini bertujuan untuk…

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SEBELUM DAN SETELAH DITETAPKANNY…

Muhammad Soehail

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Aceh sebelum dan setelah ditetapkannya Undang­ - undang Nomor II tentang Pemerintahan Aceh. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. dengan jumlah populasi sebanyak 2I kabupaten/kota. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model uji-t beda Paired Sample TTest, karena melibatkan dua pengukuran pada s…

TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN FUNGSI PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN (PANWASLIH) …

CUT AZIZIAH RAUDHAH

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) di Aceh merupakan salah satu elemen penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang mencerminkan kekhususan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Panwaslih berfungsi untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu guna memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi. Namun, implementasi pembentukannya menghadapi berbagai hambatan, seperti ketidaksesuaian regulasi dengan praktik, dualisme kewena…

TINDAK PIDANA KORUPSI DANA UANG PERSEDIAAN YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA PEGA…

Audri Sandra Putri Anisa

Pasal 3 Jo. 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Repubik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa “Setiap orang yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan merugikan keuangan negara akan Pidana penjara paling sedikit dua puluh tahun atau paling lama seumur hidup dengan denda sejumlah lima puluh juta rupiah dengan ketentuan ap…


    SERVICES DESK