Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, PERUBAHAN ANGGARAN DAN BELANJA MODAL TERHADAP KIN…

Fadhlul Rahman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran pemerintah, perubahan anggaran dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh provinsi di Indonesia periode tahun 2014–2023. Sampel yang digunakan berjumlah 340 data observasi dengan teknik sensus (sampel jenuh). Analisis dilakuka…

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN SILPA TERHADAP KINERJ…

Nada Mukammal

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Ukuran Pemerintah, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Provinsi Aceh. Kinerja keuangan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran daerah. Penelitian ini menguji pengaruh ketiga variabel terhadap kinerja keuangan daerah di Aceh yang memiliki karakteristik keuangan unik, seperti Dana Otonomi Khusus…

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA PERIMBANGAN DAN UKURAN PEMERINTAH DAER…

MUHAMMAD JASIR FATHIN

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Ukuran Pemerintah Daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh pada periode 2018–2022. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sensus, sehingga seluruh kabupaten/kota dijadikan sampel. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Re…

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, BELANJA MODA…

Nadila Dwi Putri

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kemakmuran pemerintah daerah, belanja modal, dan tingkat ketergantungan pada pusat terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan perolehan data sekunder berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 23 kabupaten/kota di Aceh periode 2019-2022. Metode analisis data yang digunakan adalah metode sensus dengan analisis regresi linear berganda menggunakan aplikas…

PENGARUH UKURAN LEGISLATIF, KEMAKMURAN PEMERINTAH DAERAH, UKURAN PEMERINTAH D…

Marhawai

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran legislatif, kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintan daerah dan intergovernmental revenue terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini merupakan penelitian pengujian hipotesis dengan sumber data skunder dan dianalisis menggunakan analisis jalur. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten/ kota pada pemerintah Aceh, yang berjumlah 23 kabupaten/kota dengan rentang waktu tahun 2010 s.d 201…

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN WAKTU PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH…

MUKHSIN ZUHRI

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan daerah di Indonesia. Faktor-faktor tersebut adalah kemandirian daerah, kompleksitas, umur pemerintah daerah, lokasi daerah, dan ukuran pemerintah daerah. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh daerah otonom yang mengeluarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan diaudit oleh BPK sebanyak 542 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah. Jenis data yang d…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, UTANG, HASIL AUDIT…

MUHAMMAD YASIR

ABSTRACT Minister of Finance Regulation No. 46/PMK/2006 concerning Procedures for Submitting Regional Financial Information and Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Openness explains that public financial information must be provided to the public. this is a human right that can be channeled with electronic or non-electronic media. In its implementation there are 17 municipal and district governments that do not even have a website as an electronic media on disclosur…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK