Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERLINDUNGAN DATA RAHASIA PRIBADI KONSUMEN PADA MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN…

Desi Afriyani

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di samping itu data pribadi konsumen juga dilarang untuk disebarkan secara tanpa hak. Dalam hal ini Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bers…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK PADA TOKOPEDIA

Ray Agustin

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Tokopedia selaku penyelenggara jasa layanan jual beli elektronik juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam transaksi ju…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI SISTEM DRO…

SYUHADA AKHBAR

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen, dan menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik melalui sistem dropship dan bagaimana pertanggungjawaban dropshipper dan distributor kepada konsumen yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan b…

KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SECA…

SATRIA WIBOWO

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah cakap. Pasal 1330 jo 330 mengatur bahwa, cakap dalam membuat perjanjian adalah bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Perjanjian secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mempertemukan antar pihak sehingga menyulitkan para pihak untuk mengetahui kecakapan antar pihak. Akibatnya, banyak praktik perjanjian secara elektronik dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Tanggung jawab akibat w…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENCANTUMAN NILAI TRANSAKS…

HARNITA

PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli..Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik PPAT Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 menyatakan bahwa seorang notaris/PPAT harus bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional…

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS SYARIAH): STUDI…

EKA ZAHARA FONNA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi rahn (gadai emas syariah) yang dipraktikkan pada Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai kasir dan penaksir …

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE

JASMINE

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online secara cross border rentan menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan ketidakjelasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen e-commerce, hal ini terjadi dikarenakan pada transaksi cross border e-commerce para pihak berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara itu tidak adanya pengaturan khusus mengenai transaksi cross border e-commerce sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak…

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS UANG KEMBALIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLIN…

MOHAMMAD FAJARSYAH

Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK), adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan Pasal 15 UUPK, adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Namun, pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan…

KAJIAN TINGKAT KEPUASAN PENGGUNA JALAN TERHADAP KUALITAS PELAYANAN JALAN TOL …

TUWANKU RIYADH HAFIDHSYAH

Jalan Tol Ruas Sigli-Banda Aceh merupakan jalan bebas hambatan pertama di Provinsi Aceh. Jalan tol ini menghubungkan 3 (tiga) kabupaten di Provinsi Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie dengan panjang 74,214 km. Kehadiran jalan tol pertama ini diharapkan bisa menjadi alternatif perjalanan sehingga perlu performa pelayanan yang baik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian terhadap kualitas pelayanan yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui k…

PREFERENSI MASYARAKAT BANDA ACEH TERHADAP FINTECH LEGAL

MUHAMMAD RIZKY RAMADHAN

ABSTRAK Judul : Preferensi Masyarakat Banda Aceh Terhadap Fintech Legal Penulis : Muhammad Rizky Ramadhan NIM : 1801101010034 Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis/Ekonomi Pembangunan Pembimbing : Dr. Aliasuddin, S.E., M.Si Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis preferensi masyarakat Kota Banda Aceh dalam memilih dan menggunakan finansial teknologi legal. Estimasi perhitungan terhadap model preferensi dilakukan menggunakan model pendekatan model binary yang …


    SERVICES DESK