Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGARUH KEMUDAHAN, KEPERCAYAAN DAN RISIKO TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN DIGI…

Vatin Salsabila

UMKM di Indonesia terus mengalami peningkatan, akan tetapi hanya 17,25 juta atau sekitar 26,5 persen yang telah menggunakan sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kemudahan, kepercayaan, dan risiko terhadap keputusan penggunaan digital payment oleh pelaku UMKM di Banda Aceh. Metode penarikan sampel yaitu probability sampling dengan teknik simple random sampling dimana sampel yang digunakan sebanyak 200 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah da…

PROSEDUR PENERBITAN SURAT KREDIT BERDOKUMEN DALAM NEGRI (SKBDN) TERHADAP PROS…

Zurratun Raihan

Merupakan Pembayaran yang saat ini dinilai paling aman untuk mengakomodasi transaksi dengan nominal yang cukup besar sehingga dapat meminimalisir resiko piutang tak tertagih. Membantu perusahaan untuk berkembang karena adanya jaminan pembiayaan dart bank, sehingga perusahaan tidak perlu khawatir adanya resiki piutang tak tertahih atas transaksi dengan nominal cukup besarbaru kemudian dapat dilakukan pembayaran. Pembeli juga dapat menerima barag sesuai dengan yang diminta dahulu kemudian da…

  • PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2023
  • Baca Selengkapnya

PERLINDUNGAN DATA RAHASIA PRIBADI KONSUMEN PADA MEDIA SOSIAL DIKAITKAN DENGAN…

Desi Afriyani

Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Di samping itu data pribadi konsumen juga dilarang untuk disebarkan secara tanpa hak. Dalam hal ini Pasal 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 menyebutkan bahwa data pribadi terdiri atas data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bers…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ELEKTRONIK PADA TOKOPEDIA

Ray Agustin

Perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) mengatur hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan konsumen. Tokopedia selaku penyelenggara jasa layanan jual beli elektronik juga telah mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Meskipun demikian, masih banyak terjadinya pelanggaran hak konsumen dalam transaksi ju…

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ELEKTRONIK MELALUI SISTEM DRO…

SYUHADA AKHBAR

Abstrak - Penelitian ini bertujuan menjelaskan pertanggungjawaban yang diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen, faktor yang menyebabkan pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya kepada konsumen, dan menjelaskan bagaimana perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli elektronik melalui sistem dropship dan bagaimana pertanggungjawaban dropshipper dan distributor kepada konsumen yang mengalami kerugian atas wanprestasi yang dilakukan oleh pelaku usaha. Hasil penelitian menunjukkan b…

KECAKAPAN DAN TANGGUNG JAWAB ANAK DALAM WANPRESTASI PERJANJIAN JUAL BELI SECA…

SATRIA WIBOWO

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, salah satu syarat keabsahan perjanjian adalah cakap. Pasal 1330 jo 330 mengatur bahwa, cakap dalam membuat perjanjian adalah bagi mereka yang telah mencapai usia 21 tahun. Perjanjian secara elektronik merupakan perjanjian yang dibuat tanpa mempertemukan antar pihak sehingga menyulitkan para pihak untuk mengetahui kecakapan antar pihak. Akibatnya, banyak praktik perjanjian secara elektronik dilakukan oleh orang yang tidak cakap hukum. Tanggung jawab akibat w…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH TERHADAP PENCANTUMAN NILAI TRANSAKS…

HARNITA

PPAT merupakan pejabat yang diangkat oleh negara dalam menjalankan tugas jabatan yang diantaranya berkaitan dengan fungsi pelayanan publik dalam bidang hukum. Hal ini berkaitan dengan kewenangannya dalam pembuatan akta jual beli..Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik PPAT Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017 tanggal 27 April 2017 menyatakan bahwa seorang notaris/PPAT harus bertindak sesuai dengan makna sumpah jabatan, kode etik dan memiliki perilaku profesional dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan nasional…

ANALISIS PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS PEMBIAYAAN RAHN (GADAI EMAS SYARIAH): STUDI…

EKA ZAHARA FONNA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi terkait pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi rahn (gadai emas syariah) yang dipraktikkan pada Pegadaian Syariah cabang Banda Aceh. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder yang dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Penulis mengumpulkan data dengan mewawancarai kasir dan penaksir …

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM TRANSAKSI CROSS BORDER E-COMMERCE

JASMINE

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli online secara cross border rentan menimbulkan masalah terutama berkaitan dengan ketidakjelasan hukum yang melindungi hak-hak konsumen e-commerce, hal ini terjadi dikarenakan pada transaksi cross border e-commerce para pihak berada pada yurisdiksi hukum negara yang berbeda, sementara itu tidak adanya pengaturan khusus mengenai transaksi cross border e-commerce sehingga konsumen tidak mendapatkan kepastian hukum untuk memperoleh hak-hak…

PERLINDUNGAN HAK KONSUMEN ATAS UANG KEMBALIAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLIN…

MOHAMMAD FAJARSYAH

Pasal 7 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen (UUPK), adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif dan Pasal 15 UUPK, adalah pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Namun, pada kenyataannya masih ada pelaku usaha yang dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak sesuai dengan…


    SERVICES DESK