PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN S…
Pelindungan terhadap korban kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada keadilan dan pemulihan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai instrumen hukum nasional yang secara khusus mengatur jenis-jenis kekerasan seksual serta mekanisme pelindungan korban secara menyeluruh. Secara normatif, UU ini telah memberikan jaminan pelindungan yang kuat melalui pendekatan berbasis korban yang mene…
IMPLEMENTASI PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BANDA ACEH DALAM PENDAMPINGAN HUKUM …
Kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia terus meningkat, namun banyak korban yang tidak melaporkan karena takut atau terhambat berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan hukum, masalah ekonomi dan lingkungan yang tidak mendukung. Padahal, pendampingan hukum terhadap korban kekerasan seksual sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum bag…
PENDAMPINGAN HUKUM OLEH ADVOKAT TERHADAP TERSANGKA ANAK DALAM TINDAK PIDANA K…
Abstrak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur perlindungan hukum untuk anak yang berhadapan dengan hukum, di mana peran advokat sangat penting untuk memastikan keadilan dan melindungi hak anak. Pasal 64 huruf c menyatakan bahwa setiap anak harus didampingi advokat dalam proses peradilan pidana, meskipun sering kali hal ini tidak terpenuhi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan pendampingan hukum oleh advokat dalam kasus kekerasan seksual dan hambatan yang dihadapi. Metode yang digunakan…
