Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DI …

MUHAMMAD KADAFI

ABSTRAK Muhammad Kadafi, PELAKSANAAN REKONSTRUKSI DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) Aceh Besar Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (vi,71),,pp, tabl IDA KEUMALA JEMPA, S.H., M.H Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol.Skep/1205/IX/2000 tentang Himpunan Juklak dan Juknis proses penyidikan tindak pidana metode pemeriksaan dapat menggunakan teknik rekonstruksi. Rekonstruksi merupakan salah satu teknik dalam metode …

PERAN PSIKOLOGI FORENSIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (…

ULEN RAMADHANI

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal 14 ayat (1) huruf (h): “Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian dan laboratorium forensik serta psikologi Kepolisian untuk kepentingan Tugas kepolisian. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak penyelidik kepolisian belum memahami metode psikologi forensik, bahkan banyak penyidik yang masih asing pada istilah Psikologi Forensik, khusunya Penyidik tingkat Kabupaten sehingga masih banyak …

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA DILIN…

TAUFIQURRAHMAN

ABSTRAK TAUFIQURRAHMAN 2024 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DAN PERNIAGAAN ORGAN TUBUH GAJAH SEBAGAI SATWA DILINDUNGI (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Idi) M. Iqbal, S.H., M. H. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilin…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TINGGI MEDAN NOMOR 1251/PID/2020/PT M…

ELSA SABILLA

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tidak diatur secara tegas mengenai kedudukan saksi mahkota. Saksi mahkota merupakan saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana sehingga diberi sebutan saksi mahkota. Penggunaan saksi mahkota sebenarnya tidak diatur dalam KUHAP akan tetapi dalam kenyataannya Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1251/Pid/2020/PT Mdn Hakim menggunakan saksi mahkota dalam …

IDENTIFIKASI SIDIK JARI PELAKU DAN KORBAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMB…

Dina Auliana

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang dianggap sah mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sidik jari diakui sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan, serta digunakan dalam upaya memperlancar penyelidikan. Meskipun demikian, terdapat potensi ketidak optimalan selama proses identifikasi. Salah satu penyebabnya adalah kondisi TKP yang mungkin berbeda dengan kejadian sebenarnya, ditambah dengan adanya hal-hal tak terduga di lapangan yang …

KEGUNAAN SIDIK JARI DALAM MENGUNGKAPKAN KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN PADA T…

Cut Novi Raihadatul Aisyi

Penelitian ini membahas tentang penggunaan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana pembunuhan di Polresta Banda Aceh, kendala yang dihadapi oleh penyidik dan upaya yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala itu. Berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP sidik jari juga termasuk dalam komponen alat bukti yang sah menurut hukum. Sidik jari memiliki peran penting dalam mengungkapkan pelaku karena sifatnya yang unik dan tidak berubah bahkan ketika seseorang itu mengalami dekomposi. Tuj…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DEN…

JULIA NINGSIH

ABSTRAK Julia Ningsih 2017 PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN CARA PENGGRANATAN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM POLDA ACEH). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 69) pp.,bibl.,tabl. 2017. Nurhafifah, S.H, M.Hum Pembunuhan dengan rencana lebih dahulu atau disingkat dengan pembunuhan berencana, adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Terjadinya pe…

PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI DALAM PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMB…

Vinni Alvio Warni

ABSTRAK Vinni Alvio Warni, 2017 Pasal 42 ayat (1) KUHAP ( Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana ) menyebutkan bahwa, “Penyidik berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang dapat disita, menyerahkan benda tersebut kepadanya untuk kepentingan pemeriksaan dan kepada yang menyerahkan benda itu harus diberikan surat tanda penerimaan”. Namun dalam praktiknya, Kepolisan Resor Pidie terutama bagi personil penyidik yang melakukan upaya penyitaan dalam menindak t…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TE…

T.ERU FADHILLAH

ABSTRAK T. ERU FADHILLAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 2017 NEGERI AMLAPURA NO.66/Pid.B/2014/PN.Amp TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.77) pp.bibl,app Adi Hermansyah S.H.,M.H. Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan dia…

ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM IS…

Rita Maryati

RITA MARYATI, ANALISIS PERBANDINGAN KITAB UNDANG UNDANGHUKUM PIDANA (KUHP) DENGAN HUKUM ISLAM TERKAIT SANKSI/DASAR DAN PENGHAPUSAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN 2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (iv, 73) pp. bibl. (Dr.Mohd. Din, S.H, M.H,.) Pembunuhan merupakan tindak pidana dimana pelakunya diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Begitu juga dalam hukum Islam, pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan ini dia…


    SERVICES DESK