Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNKB) (SUATU P…

Agung Kurniawan B

ABSTRAK Agung Kurniawan B, 2016 Adi Hermansyah, S.H., M.H Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 280 menjelaskan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor dijalan yang tidak dipasangi tanda nomor kendaraan bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) dipidana dengan kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000, dalam kasus t…

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET DI ACEH

Munawal Hadi

IMPLEMENTASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SANTET DI ACEH Munawal Hadi1 Mohd. Din2 M. Gaussyah3 ABSTRAK Masyarakat Indonesia sangat kental dengan unsur-unsur adat budaya yang melibatkan sesuatu hal yang ghaib. Bahkan masih banyak yang percaya bahwa hal yang ghaib itu dapat membawa keuntungan bagi dirinya. Disinilah dari keuntungan para pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut. Masalah tersebut erat kaitannya dengan masalah santet, sudah patut bahwa pembuktian san…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN …

IBRAHIM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna) Ibrahim * Dahlan ** M. Gaussyah *** ABSTRAK Pengejawantahan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum adalah penyediaan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat. Untuk penyediaan prasarana dan fasilitas umum tersebut maka pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR…

ELDA MAISY RAHMI

PELAKSANAAN ‘UQUBAT RESTITUSI TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DALAM PUTUSAN NOMOR 7/JN/2018/MS.Jth BERDASARKAN QANUN ACEH NO 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Elda MaisyRahmi Ali Abubakar Suhaimi ABSTRAK Pasal 48 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yaitu :“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 100 (seratus) kali, paling banyak 150 (seratus lima puluh) kali atau denda paling sedik…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN PEMUFAKATAN JAHAT DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA

M. Agung Kurniawan

THE PRACTICE OF CONSPIRACY IN NARCOTICS CRIMINAL ACTS By M. Agung Kurniawan Mohd. Din M. Gaussyah ABSTRACT iii ?? ??? ? Conspiracy of evil/samenspanning is a crime to commit a crime, it can be said an agreed criminal offence, prepared or planned for this to happen. In the criminal code, the experiment and the evil conspiracy only punished more lightly than the punishment of the subject matter. But unlike the current on UUN punish punishment equal to staple o…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI

Satria Ferry

ABSTRAK Kewenangan penuntutan perkara dalam sistem peradilan pidana Indonesia dilaksanakan oleh Kejaksaan RI, sejak terbentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), KPK juga diberikan kewenangan melakukan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, maka untuk Indonesia telah memiliki dua lembaga penuntutan di bidang penanganan perkara tindak pidana korupsi, hal demikian menimbulkan ketidakpastian dalam penega…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERHADAP PEJABAT PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH P…

RD. Rangga Fadhilah

PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA OLEH PENYIDIK KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Suatu Penelitian di Kabupaten Pidie) Rd. Rangga Fadhilah* Husni** Dahlan*** Abstrak Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan oleh Bupati/Wakil Bupati Pidie maupun oleh perangkat daerah lainnya sebagai pejabat daerah sangat menuntut adanya kehati-hatian, profesionalitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kenyataan memperlihatkan bahwa walaupun sudah bekerja profesional, jujur, adil, dan bertanggungjawab, namun tidak te…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (ANALISIS …

NURFAH NORA EFENDI

ABSTRAK NURFAH NORA EFFENDI, 2019 STATISTIK KRIMINAL TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Jantho Tahun 2015-2017) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala. (v,66)., pp., tabl., bibl., app. (AINAL HADI, S.H., M.Hum.) Statistik Kriminal adalah data ringkasan berbentuk angka kriminalitas yang tercatat berdasarkan waktu dan tempat tertentu yang disusun untuk memudahkan pemahaman dalam menarik sebuah kesimpulan. Penyusunan statistik k…

ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGAJUAN PRA PERADILAN DIKAITKAN DENGAN PERLINDUNG…

Hendrika

Pasal 77 KUHAP memberikan kewenagan bagi terdakwa untu mengajukan permohonan praperadilan. Praperadilan dimaksud merupakan upaya hukum yang dapat digunakan oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dengan mengajukan permohonan kepada hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan terhadap tersangka. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa yang mengal…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN PRINSIP PERBARENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN TINDAK PIDANA PENCU…

Sakata Guraba

Penerapan Prinsip Perbarengan Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Pencucian Uang di Pengadilan Tinggi Aceh Sakafa Guraba i Dahlan 2 Sri Walny Rahayu 1 ABSTRAK 3 Berdasarkan Pasal 12 ayat 4 KUHP yaitu Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi 20 tahun. aturan perbarengan tindak pidana diatur secara limitatif dalam Pasal 63-70 KUHP dan ada syaratnya yaitu ancaman terberat ditambah sepertiga dari hukuman terberat itu.. Pemidanaan terha…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK