Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TINDAK PIDANA PENCURIAN BATERAI LISTRIK TENAGA SURYA (SOLAR CELL) (SUATU PENE…

NANDA SRI MULYATI

Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP yang menyebutkan bahwa diancam pidana penjara paling lama 7 tahun terhadap pencurian ternak, pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, gempa, banjir, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang, pencurian pada malam hari, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan pencurian yang dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan pals…

TINDAK PIDANA PELANGGARAN LALU LINTAS MELAWAN ARAH OLEH PENGEMUDI SEPEDA MOTO…

Ziyaul Kausar

ABSTRAK Ziyaul Kausar, 2017 Adi Hermansyah, S.H., M.H Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu”, akan tetapi masih b…

ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENYIMPANAN DAN PENYEBARAN MUATA…

Miftahul Khairi

(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H.) Dalam KUHP pornografi digolongkan dalam tindak pidana kesusilaan, KUHP tidak mengatur secara tegas mengenai setiap tindak pidana pornografi termasuk tindak pidana penyimpanan dan penyebaran muatan pornografi tetapi ada Pasal 281-283 yang dapat dikenakan untuk tindak pidana ini. Berbeda dengan KUHP, UU Pornografi sudah lebih konkrit mengatur setiap jenis tindak pidana baik penyimpanan maupun penyebarannya, namun dalam UU Pornografi terdapat permasalaha…

TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP REMAJA DALAM HUBUNGAN PACARAN (SUATU PENELIT…

Arie Sahputra

Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak”. Namun kenyataannya di wilayah Aceh Barat masih ada yang melakukan kekerasan terhadap anak termasuk terhadap remaja dalam hubungan pacaran. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor penyebab terjad…

TINDAK PIDANA PENCURIAN SAPI (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NE…

Shofi Hidayah

Tindak pidana pencurian hewan merupakan tindak pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir ke-1 KUHP dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan dapat diperberat lagi apabila terjadi penggabungan perbuataan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren masih terjadi tindak pidana pencurian sapi. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab terjadinya …

TINDAK PIDANA MEMILIKI HARIMAU SUMATERA (PANTHERA TIGRIS SUMATRAE) OLEH ANGGO…

Annisa Syalifa Munira

ABSTRAK Annisa Syaliva Munira, TINDAK PIDANA MEMILIKI HARIMAU 2017 SUMATERA (Panthera Tigris Sumatrae) OLEH ANGGOTA TNI DALAM BENTUK AWETAN DAN PENERAPAN HUKUMNYA. (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,70), pp., bibl. (Ainal Hadi, SH., M.Hum) Pasal 21 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa “se…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE NOMOR NO. 88/ PID.B/ 2…

T. ARIF MUHAJIR

ABSTRAK T. ARIF MUHAJIR, STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAUMERE NOMOR: 88/Pid.B/2015/PN-Mme, 2017 TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,61) pp.,bibl.,app Tarmizi S.H.,M.Hum. Pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN-Mme Terdakwa Simon Sinu Krais Naseret Deteng Witak bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan di ancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke 5 KU…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMLAPURA NOMOR: 66/PID.B/2014/PN.AMP TE…

T.ERU FADHILLAH

ABSTRAK T. ERU FADHILLAH, STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN 2017 NEGERI AMLAPURA NO.66/Pid.B/2014/PN.Amp TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.77) pp.bibl,app Adi Hermansyah S.H.,M.H. Pada Putusan Nomor 66/Pid.B/2014/PN-Amp Terdakwa I Ketut Suarna diduga bersalah melakukan tindak pidana Pembunuhan dan dia…

TINDAK PIDANA PENCABULAN OLEH GURU TERHADAP ANAK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH…

Syukrizal

Berdasarkan Pasal 47 QanunNomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat bahwa Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (Sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (Sembilan puluh) bulan. Namun dalam kenyataannya tindak pidana pencabulan terhadap anak masih terjadi. Tujuan penelitian ini untuk m…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’…

Nila Janiati

ABSTRAK Pemerintah Aceh telah menerbitkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, ini merupakan tindak lanjut dari amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, penerbitan Qanun Jinayat sebagai upaya memperkuat eksistensi Syariat Islam di Aceh, dimana termasuk juga didalamnya mengatur tentang Pemerkosaan, me lalui Qanun Nomor 6 Tahun 2014, pengaturan secara mendasar terkait dengan “Pemerkosaan” ini, tepatnya pada bagian ketuju…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK