Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (SUATU PENELITIAN DI WI…

FITRIA RAMADHANI LUBIS

ABSTRAK Fitria Ramadhani Lubis, 2021 PERBARENGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 58), pp., bibl. Ainal Hadi , S.H., M.Hum. Perbarengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam pasal 363 KUHP Jo pasal 65 ayat (1) KUHP. Surat Putusan pemidanaan diatur dalam pasal 197 KUHAP. Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan pidana per…

PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MASUK ATAU KELUAR WILAYAH…

MUAMMAR IZAZI

ABSTRAK MU’AMMAR ‘IZAZI, 2021 M.IQBAL, S.H., M.H. Pasal 105 Undang-Undang no. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian menegaskan bahwa penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana keimigrasian yang dilaksanakan sesusai dengan ketentuan undang-undang ini. Sedangkan Pasal 107 menegaskan bahwa dalam melakukan penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara…

TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API ILEGAL (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUK…

Muhammad Raihan Ramadhan

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang senjata api disebutkan Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seu…

TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (SUATU PENELITIAN DI WILA…

SHERLY ANANDA PUTRI

ABSTRAK SHERLY ANANDA PUTRI 2021 TINDAK PIDANA UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,67), pp., bibl. (Dr. Ida Keumala Jeumpa, S.H., M.H.) Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik melarang setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan …

PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (SUATU PENE…

DHIYA MAQDISA

Abstrak – Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Kota Banda Aceh agar diversi berhasil diterapkan dan apa yang didapatkan oleh anak yang berkonflik dengan hukum jika diversi berhasil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penghambat diversi pada Kepolisian Resort Banda Aceh adalah orang tua yang kurang rasa kepeduliaan, kurang kerja sama antar pihak y…

TINDAK PIDANA MENGEDARKAN PANGAN TANPA MEMILIKI IZIN EDAR (SUATU PENELITIAN D…

LUTHFA RAIHAN

Pasal 142 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan menyebutkan bahwa, pelaku usaha pangan yang dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri maupun yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,- (empat miliar rupiah). Namun pada kenyataannya peredaran pangan tanpa…

TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA …

M RIKI ZULHELMI

ABSTRAK MUHAMMAD RIKI ZUHELMI (2021) TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Langsa) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,66) pp.,bibl.,tabl. M. Iqbal S.H., M.H. Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkotika dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun a…

TINDAK PIDANA MENGAKSES SISTEM ELEKTRONIK MILIK ORANG LAIN TERHADAP APLIKASI …

SALSABILA

Bisnis transportasi ojek online berkembang semakin pesat sehingga menarik minat masyarakat untuk beralih menjadi pengemudi ojek online. Hal ini membuat persaingan semakin ketat dan terdapat beberapa oknum yang melakukan perbuatan curang seperti melakukan orderan fiktif dengan cara para oknum melakukan penjebolan sistem pengaman terhadap aplikasi ojek online tersebut. Perbuatan ini dapat dikenakan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik se…

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAAN DALAM RUMAH TANGG…

ANGGI THERESIA

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan aturan hukum Kekerasan dalam Rumah Tangga yang menjelaskan sanksi-sanksi bagi yang melanggar atau melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun pada kenyataannya masih ada orang yang melakukan pelanggaran hukum dalam rumah tangga, banyak kasus KDRT yang terjadi di Indonesia khususnya Di Banda Aceh yang mana pelakunya merupakan …

PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PEMERASAN DENGAN ANCAMAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK …

DINDA TRI AGUSTIN

ABSTRAK DINDA TRI AGUSTIN, 2021 Dr. Rizanizarli, S.H., M.H. Dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, Perbuatan pemerasan dengan ancaman adalah perbuatan tindak pidana dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan pidana penjara sembilan tahun. Pada kasus ini pelaku adalah Anak dibawah umur, pasal 1 angka 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) mengharuskan penyelesaian kasus melalui Restorative Just…


    SERVICES DESK