Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

WANPRESTASI PERJANJIAN REPARASI TELEPON GENGGAM OLEH JASA REPARASI (SUATU PEN…

Makmur Syahputra

Setiap pelaku usaha dituntut untuk memberikan pelayanan, inovasi dan kualitas yang memuaskan konsumen dalam menggunakan jasa dari pelaku usaha misalnya bidang jasa reparasi telepon genggam. Dalam melakukan reparasi telepon genggam, penyedia jasa umumnya membuat suatu perjanjian dengan konsumen sesuai dengan 1338 KUHPerdata yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun Pada praktiknya banyak jasa reparasi ya…

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP KERUGIAN PENGGUNA NOMOR TELEPON YANG DI DAUR U…

SITI FARUL BALQIS

Lampiran BAB II huruf D Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2018 tentang Rencana Dasar Teknis (Fundamental Technical Plan) Telekomunikasi Nasional, memberikan kewenangan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk melakukan daur ulang nomor telepon seluler. Pelaksanaan daur ulang nomor telepon di GraPARI Telkomsel Kota Banda Aceh dapat merugikan pengguna lama dan pengguna baru di kota Banda Aceh, karena berpotensi disalahgunakan oleh orang lain, seperti data dari pe…

PENGARUH PROMOTION MIX TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK TELEPON FLEXI DI…

Hendra Wahyudi

Penelitian ini merupakan studi empiris mengenai pengaruh promotion mix terhadap keputusan pembelian telepon Flexi di Kota Banda Aceh. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh bauran promosi telepon Flexi meliputi iklan, promosi penjualan, penjualan personal dan publisitas terhadap keputusan pembelian produk Flexi di Kota Banda. Diharapkan penelitian ini akan dapat memberikan inspirasi dan imajinasi bagi penulis dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Penelitian ini khususnya…

PEMBATASAN TANGGUNG JAWAB PADA PERJANJIAN BAKU JASA TELEPON SELULER KATRU HAL…

DERYAN

Perjanjian baku diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen (UUPK), Pasal tersebut mengatur tentang larangan pembatasan tanggung jawab di dalam perjanjian baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang lahir berdasarkan Pasal 1338 Jo Pasal 1337 Jo Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Namun, dalam Perjanjian Berlangganan Jasa Telekomunikasi Seluler Telkomsel yang dibuat antara konsumen dan pihak PT Telkomsel terdapat klausula b…

STRATEGI PEMASARAN TELEPON KABEL (WIRELINE) PADA PT. TELKOM KANDATEL NAD DI B…

Razas MHD Saleh G

ABSTRAK Menurunnya minat pasar terhadap layanan telepon kabel (wireline) banyak disebabkan perkembangan teknologi telekomunikasi terutama teknologi wireless yang menawarkan banyak kecanggihan dan kemudahan seperti mobile, sms, dan video call, PT. Telkom Kandatel NAD sebagai penyedia layanan telepon kabel (wireline) sangat merasakan dampak dari perubahan ini antara lain menurunnya demand, tingginya angka cabutan dan pertumbuhan pendapatan yang bergerak minus. Penelitian ini bertujuan un…

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PENCURIAN TELEPON GENGGAM DENGAN PEMBERAT…

Akmal Fatayat

Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), angka (3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, (4) Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, (5) Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau …

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGG…

FAYYAD RIZKI ANANDA

ABSTRAK Fayyad Rizki Ananda, 2022 TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PEMBELIAN TELEPON GENGGAM BERMEREK IPHONE BEKAS REKONDISI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,66) pp.,bibl.,app Eka Kurniasari, S.H., M.H., LL.M. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disebutkan dalam Pasal 4 huruf c yang berbunyi pada hakikatnya konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang be…

IMPLEMENTASI CI/CD DAN CONTINUOUS MONITORING PADA SISTEM INFORMASI GANGGUAN J…

Twk. Muhammad Akbar Nahyadi

Sistem Pengaduan Gangguan Jaringan pada PT. Indonesia Comnets Plus saat ini masih dilakukan secara manual, sistem yang lama mengharuskan untuk menghubungi pihak terkait terlebih dahulu untuk memeriksa dan mengkonfirmasi sebuah gangguan jaringan yang terjadi. Sistem ini memiliki beberapa kekurangan seperti antrian telepon jika ada lebih dari 1 orang yang menelepon, membutuhkan pulsa, dan juga susah menjelaskan lokasi yang akurat. Kekurangan-kekurangan tersebut dapat diatasi dengan si…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (SUATU PEN…

Munandar

ABSTRAK Munandar, (2017) PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H. Pasal 4 huruf j, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan dilarang memiliki, memb…

CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL (CBIR) BUSANA MUSLIMAH BERDASARKAN WARNA DAN BE…

Zulfida Farni

sudah menjadi gaya berbusana. Mereka akan mencari pakaian yang terbaru, modis dan terbaik pada jamannya ke toko-toko, butik, majalah bahkan menggunakan alat yang terhubung dengan internet melalui situs toko daring. Pencarian gambar busana menggunakan perangkat daring ini harus didukung dengan fitur pencarian yang terdapat dalam situs toko daring. Fitur pencarian yang tersedia saat ini menggunakan teks. Pencarian gambar busana menggunakan teks belum mampu mendeskripsikan gambar sesuai dengan k…

  • Program Studi Magister Teknik Elektro Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK