Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TUJUAN HUKUM TERHADAP AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DIDAFTARKAN DALAM BUKU KHUSU…

Ayu Fitria

Akta di bawah tangan merupakan bentuk perjanjian tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak tanpa berhadapan dengan pejabat umum. Dalam praktik kenotariatan, Akta di bawah tangan dapat memperoleh legalitas administratif berupa kepastian tanggal melalui proses waarmerking, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN, yaitu membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus oleh notaris. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesalahpahaman dalam masya…

TANGGUNG JAWAB HUKUM NOTARIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN ANTARA MINUTA AKTA DAN…

Mawaddatul Rahmah

Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan Notaris (UUJN), menentukan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain. Dalam salinan akta yang diterima, terdapat penambahan dan pengurangan klausula secara sepihak yang tidak pernah disepakati oleh para pihak. Perubahan itu bahkan tanpa pros…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PENGELOLAAN SANGGAR POCUT MEURAH INSEUN DI KOTA LHOKSEUMAWE DALAM MELESTARIKA…

Naqia Amalina

ABSTRAK Naqia Amalina (2025). Pengelolaan Sanggar Pocut Meurah Inseun Dikota Lhokseumawe Dalam Melestarikan Tari Tarek pukat. Di bawah bimbingan Tengku Hartati, S.Pd.,M.Pd, dan Ramdiana, S.Sn.,M.Sn. Sanggar Pocut Meurah Inseun di Kota Lhokseumawe memiliki peran penting dalam melestarikan Tari Tarek pukat melalui berbagai kegiatan rutin dan program khusus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan sanggar dalam menjaga keberlanjutan tari tradisional. Penelitian ini d…

ANALIS STRUKTUR GERAK TARI DROP DARUET DI SANGGAR CUT NYAK DHIEN BANDA ACEH

Karina Zahara

Karina Zahara, (2026). Movement Structure Analysis of Drop Daruet Dance at sanggar Cut Nyak Dhien. Undergraduate Thesis, Syiah Kuala University. Supervised Nurlaili, S.Pd., M.Pd and Samsuri S.Pd., M.Ed. This study, entitled "Analysis of the Movement Structure of Drop Daruet Dance at Sanggar Cut Nyak Dhien" addresses the problem of how the movement structure of the Drop Daruet Dance is analyzed at Sanggar Cut Nyak Dhien. The aim of this research is to identify and describe the movement stru…

  • Fakultas KIP Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik (S1), Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELARANGAN ALAT TANGKAP PUKAT HARIMAU (TRAWLS) DAN PU…

Muhammad Sukron Nawawi

Pukat Harimau (Trawl) merupakan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem laut yang berbentuk kerucut dengan pengoperasiannya di dasar perairan dengan keadaan kapal sedang berjalan sedangkan Pukat Tarik (Seine Net) di sebut juga sebagai trawl mini merupakan alat tangkap yang berbentuk kantong dengan pengoperasiannya melingkari gerombolan ikan dalam keadaan kapal berlabuh jangkar. Perbedaannya terletak pada pengoperasiannya, Pukat Harimau (Trawl) di operasikan dengan cara ditarik dalam keadaan…

TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM HAL PEMBUATAN AKTA SUBROGRASI PIUTANG DARI BANK …

Sandi Rahmad Sholeh

Subrogasi berdasarkan prinsip syariah dapat dilakukan selama mengikuti ketentuan dalam fatwa 104/DSN/MUI/X/2016. Sejak pemberlakukan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), notaris melaksanakan subrogasi atas piutang tidak berdasarkan syariah. Hal ini terjadi dikarenakan belum ada aturan hukum positif yang menegaskan secara jelas tentang subrograsi piutang dari bank konvensional ke bank syariah. Hal ini menjadi suatu permasalahan dalam hal subrograsi, meskipun s…

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK P…

Bariq Fajar Musaid

PERAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS TERKAIT PEMANGGILAN NOTARIS OLEH PENYIDIK POLISI RESORT KOTA BANDA ACEH Bariq Fajar Musaid, 1 Ilyas, 2 ABSTRAK Rizanizarli 3 Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, secara jelas menyatakan bahwa yang dapat memberikan persetujuan untuk dipanggilnya dan/atau diambilnya Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada minuta akta ata…

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM P…

Fajri Yandi

ANALISIS TERHADAP NOTARIS SEBAGAI PEJABAT UMUM YANG DINYATAKAN PAILIT DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS Fajri Yandi 1 , Sri Walny Rahayu ABSTRAK 2 , Teuku Abdurrahman 3 Pasal 9 ayat (1) huruf a dan Pasal 12 huruf a dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN), mengatur pemberhentian tidak hormat bagi Notaris yang dinyatakan pailit. Namun, pengaturan pemberhentian tersebut menimbulkan berbagai permasalahan, terutama terkait dengan pemberhentian ja…

PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN NOTARIS SEBAGAI SAKSI PADA TAHAP PENYIDIKAN PASCA…

Bustani

Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum memiliki legitimasi hukum yang kuat berdasarkan wewenang atribusi yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN). Pada praktiknya, akta-akta yang dibuat oleh nota…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2026
  • Baca Selengkapnya

PEMBERIAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM POS…

Beddrisa Dhalilla Larasati

ABSTRAK Pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mewajibkan notaris memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat tidak mampu sebagai perwujudan fungsi sosial jabatan notaris. Namun, ketentuan tersebut belum mengatur secara jelas bentuk, ruang lingkup, dan batasan pelaksanaannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan ruang lingkup kewajiban tersebut, mengkaji makna dan kedudukannya b…


    SERVICES DESK