Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN N…

Feri Ichsan Karunia

PENGEMBANGAN KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DALAM BUMN (PERSERO) YANG TERINDIKASI KORUPSI Fery Ichsan Karunia Alvi Syahrin Ilyas Ismail Mohd. Din ABSTRAK Insinkronisasi pengaturan keuangan negara membuat inkonsistensinya pengertian keuangan negara, terutama dalam pengelolaan keuangan dalam BUMN yang tidak terlepas dari peranan direksi. Direksi dapat dituntut di pengadilan karena disangka/ didakwa telah melakukan tindakan yang merugi…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN …

IBRAHIM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PEMBERI DAN PENERIMA SUAP DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Studi Putusan Nomor 6/Pid.sus-TPK/2017/PN Bna) Ibrahim * Dahlan ** M. Gaussyah *** ABSTRAK Pengejawantahan kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum adalah penyediaan prasarana dan fasilitas umum untuk mendukung aktivitas masyarakat. Untuk penyediaan prasarana dan fasilitas umum tersebut maka pemerintah harus melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa.…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TRANSPARANSI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI PADA KECAMATAN SUKAKARYA KOTA…

EVA JULITA

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah Kabupaten Sukakarya Kota Sabang telah sepenuhnya transparan dalam mengelola dana desa. Metode penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan sensus. Populasi dalam penelitian ini adalah semua desa di Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang yang terdiri dari 8 (Delapan) Desa. Data yang digunakan untuk data primer diperoleh langsung tanpa perantara oleh peneliti. Data dalam penelitian ini adalah hasil dari penyebaran kuesioner d…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, MASA KERJA, DAN TINGKAT PELATIHAN APARATUR DESA …

Ghina Luqyana Rusman

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan, masa kerja, dan tingkat pelatihan aparatur desa terhadap kualitas laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh desa di Kota Banda Aceh yang terdiri 90 desa dalam 9 kecamatan. Pengambilan sampel penelitian menggunakan teknik proportionate stratified random sampling dengan rumus Slovin. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 74 desa dalam 9 Ke…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN…

Ibsaini

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Tipikor Banda Aceh) Ibsaini*) Mohd. Din**) Mahdi Syahbandir***) ABSTRAK Korporasi dalam UUPTPK merupakan salah satu subjek hukum yang dapat dibebani pertanggung jawaban pidana. Sejauh ini, di Indonesia pembebanan tanggung jawab pidana terhadap korporasi dalam tindak pidana korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah sangat jarang …

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DALAM IMPL…

Nora Maghfirah

ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan pengawasan, dan pelaporan pertanggungjawaban BUM Desa di Kota Banda Aceh dengan Permendesa Nomor 04 Tahun 2015 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan purposive sampling. Adapun objek penelitian ini adalah BUM Desa yang bergerak di bidang jasa yang berlokasi di wilayah hukum Kota Banda Aceh secara total terdapat …

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH POLITICAL VISIBILITY DAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGK…

SININTIA FITRI LESTA

ABSTRACT The purpose of this research is to examine the effect of political visibility and environmental responsibility to corporate social responsibility disclosure. The research used secondary data from www.idx.com. This research conducted to manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange 2013-2016 period with 36 sample obtained using purposive sampling method. The analysis technique used multiple linear regression using SPSS 21. This research uses political visibility a…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA

SYAHRUMAN TAJALLA

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERUSAKAN BARANG YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA Syahruman Tajalla* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pasal 406 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang merusak properti orang lain dipidana penjara maksimal dua tahun delapan bulan atau denda maksimal Rp 4.500,-. Begitu juga orang yang turut melakukan dipidana sama dengan orang yang melakukan (Pasal 55 KUHP). Pidana perusakan terhadap barang dalam hukum Islam tergolong jarimah ta’zir, oleh karena it…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERLUASAN PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Chairul Bariah

ABSTRAK Chairul Bariah 1 Mohd. Din 2 Mujibussalim 3 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Maka dilihat dari usia anak tersebut haruslah mendapatkan perlakuan yang khusus terhadap anak yang melakukan ti…

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTU…

Linda Ulfa

PENERAPAN AJARAN TURUT SERTA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DIKAITKAN PUTUSAN NOMOR : 161/PID.B/2010/PN.BNA DENGAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA Linda Ulfa* Mohd. Din** Dahlan Ali*** ABSTRAK Tindak pidana korupsi yang terjadi tidak hanya dilakukan oleh satu orang, terkadang malah dilakukan oleh beberapa orang. Sehingga dalam proses penegakan hokum pidana sering dipergunakan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP yang lazim digunakan dalam suatu tindak pidana yang melibatkan lebih da…


    SERVICES DESK