Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…

Arief kamansyah

E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA TERHADAP KELANCARAN LALU LINTAS JALAN RA…

TOMI

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas memerintahkan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota. Hingga saat ini tidak ada satupun aturan daerah yang mengatur mengenai pita penggaduh serta tanggung jawab pemerintah atas dampak kerugian yang ditimbulkan dari pita penggaduh tersebut. Tujuan penelitian ini…


    SERVICES DESK