TANGGUNG JAWAB HUKUM PELAKU USAHA DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA MELALUI MEK…
E-Purchasing dengan sistem katalog elektronik diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor. 16 Tahun 2018 serta Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog. Secara normatif peraturan ini telah mengatur tatacara dan mekanisme e-katalog yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha namun dalam pelaksanaannya…
TANGGUNG JAWAB BAND LOKAL UNTUK PEMBAYARAN ROYALTI TERHADAP PENCIPTA LAGU DAN…
Royalti dalam Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait yang diterima oleh Pencipta atau pemilik Hak Terkait. Akan tetapi, di kota Banda Aceh masih ditemukan pihak Band Lokal yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayarkan royalti kepada pencipta lagu dan/atau musik.
Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan pelaksanaan tanggung jawab Band Lokal dalam membayarkan roya…
PENGARUH TRANSAKSI PIHAK BERELASI TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAP…
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh transaksi pihak berelasi,
meliputi penjualan, pembelian, piutang, dan utang pihak berelasi terhadap nilai
perusahaan, serta menguji peran pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan
sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor konsumen yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2024. Dengan menggunakan
pendekatan kuantitatif dan analisis regresi data panel terhadap 46 perusahaan yang
menghasilka…
TANGGUNG JAWAB PELAKSANA KONSTRUKSI TERHADAP PROYEK PEMERINTAH (STUDI K…
Dalam pelaksanaan peeriaan konstruksi dituntut adanya tanggung jawab profesional dari pelaksana konstruksi. Mengenai tanggung jawab pelaksana konstruk si ditegaskan dalam Undang-Unang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi Pasal 11 yang menyebutkan bahwa wujud tanggung jawab tersebut adalah dalam bentuk mekanisme penjaminan dan sanksi administratif. Dalam
kenyataan sering terjadi keterlambatan penyelesaian hasil pekerjaan konstruksi.
…
TANGGUNG JAWAB PEMILIK USAHA KOS TERHADAP KEHILANGAN BARANG PENYEWA (SUATU PE…
Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan merupakan landasan utama yang menjadi prioritas konsumen terhadap barang atau jasa yang akan mereka konsumsi. Pada praktiknya, khususnya pada usaha kamar kos di Kota Banda Aceh sering terjadi kehilangan barang milik penyewa dikarenakan kamar kos yang disewakan tidak memiliki fasilitas keamanan yang memadai. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan pe…
PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHA…
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh leverage. kepemilikan saham institusional, dan kepemilikan saham asing baik secara bersama-sama maupun secara parsial terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Sesuai dengan tujuan penelitian, jenis penclitian yang dilakukan adalah penelitian verifikatif atau penelitian pengujian hipotesis. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008-2010.
…
