Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN…

MUYASSAR

PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM NOTARIS/PPAT ATAS PENGINGKARAN PIHAK YANG DIRUGIKAN TERHADAP AKTA JUAL BELI TANAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Muyassar? Dahlan? Suhaimi? Permasalahan penelitian yaitu akibat hukum bagi Notaris/PPAT atas pengingkaran pihak yang mengalami kerugian dengan adanya akta jual beli atas tanah hak milik yang sudah bersertifikat oleh Notaris/PPAT, tindakan hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang mengalami kerugian, dan konsekuensi yuridis penggunaan hak ingkar Not…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

UPAYA ORANG TUA DALAM MEMBIMBING PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL BAGI PERKEMBANGAN SI…

UCI AMELIA

ABSTRAK Amelia. Uci. 2018. Upaya Orang Tua Dalam Membimbing Penggunaan Media Sosial Bagi Perkembangan Sikap Positif Anak. Suatu Penelitian di Kampung Panteriek Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh, Skripsi, Jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Sanusi, S.Pd.,M.Si., (2) Dr. Saiful, S.Pd.,M.Si. Kata Kunci : Bimbingan, Media Sosial, Sikap Positif Remaja Penelitian ini tentang “Upaya Orang Tua dal…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

GAMBARAN KONSEP DIRI KELUARGA YANG MEMILIKI ANAK DISABILITAS DI SEKOLAH DASAR…

Julianti

Konsep diri merupakan aspek penting dalam kehidupan seseorang karena konsep diri dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam berinteraksi dengan lingkungan. Konsep diri teridiri dari citra tubuh, ideal diri, harga diri, peran diri dan identitas diri. Kebanyakan keluarga yang memiliki anak dengan masalah disabilitas masih merasa malu, sedih dan memiliki konsep diri yang negatif tentunya ini akan mempengaruhi konsep diri mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran konse…

PENGARUH JUMLAH DEWAN PENGAWAS SYARIAH,MPROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP…

SYEILA FANDIBA

ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dewan pengawas syariah, profitabilitas, dan leverage secara parsial dan simultan terhadap pengungkapan corporate social responsibility dengan menggunakan islamic social reporting index. Populasi dalam penelitian ini adalah semua bank umum syariah yang berada di Indonesia sebanyak 12 unit dan bank umum syariah di Malaysia sebanyak 10 unit selama tahun 2013-2017. Penentuan sampel penelitian yang digunakan dengan teknik sampli…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB GURU DALAM MENERAPKAN TATA TERTIB DI SEKOLAH DASAR NEGERI GARO…

WILMA AFRIANI

ABSTRAK Afriani, Wilma. 2018. Tanggung Jawab Guru dalam Menerapkan Tata TertibDi Sekolah Dasar Negeri Garot Geuceu Aceh Besar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekoolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing; (1) Drs. M. Nasir Yusuf, M.Kes, (2) Dra. Rosma Elly, M.Pd Kata Kunci: Tanggung Jawab, Tata Tertib Sekolah Tanggung jawab adalah sebuah kesadaran diri untuk menjalankan segala tuntutan serta peraturan yang menyangkut diri dan orang lain m…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PENGARUH POLITICAL VISIBILITY DAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN TERHADAP PENGUNGK…

SININTIA FITRI LESTA

ABSTRACT The purpose of this research is to examine the effect of political visibility and environmental responsibility to corporate social responsibility disclosure. The research used secondary data from www.idx.com. This research conducted to manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange 2013-2016 period with 36 sample obtained using purposive sampling method. The analysis technique used multiple linear regression using SPSS 21. This research uses political visibility a…

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNGJAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PEN…

Dahniar

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PELANGGARAN BERAT HAK ASASI MANUSIA MELALUI PENYELESAIAN KONFLIK BERSENJATA NON-INTERNASIONAL DI ACEH DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL ABSTRAK Dahniar Adwani Mujibussalim Mahfud Selama konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Aceh antara Gerakan Aceh Merdeka dan Tentara Nasional Republik Indonesia (1989-2005) mengakibatkan terjadinya pelanggaran berat hak asasi manusia, seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanus…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN BATUBARA PT MIFA BERSAUDARA D…

Fahmi Sara

Pasal 1 Ayat (3) jo Pasal 74 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan, merupakan sistim hukum di Indonesia yang didalamnya menjabarkan tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, bagi PT Mifa Bersaudara yang kegiatan usahanya berkenaan dengan pengelolaan sumber daya alam jenis pertambangan batubara di wilayah Melaboh, Kabupaten Aceh Barat, dal…

TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH KOTA TERHADAP KELANCARAN LALU LINTAS JALAN RA…

TOMI

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas memerintahkan kepada daerah untuk membuat peraturan daerah terkait perintah, larangan, peringatan, dan/atau petunjuk yang bersifat umum di semua ruas jalan kota. Hingga saat ini tidak ada satupun aturan daerah yang mengatur mengenai pita penggaduh serta tanggung jawab pemerintah atas dampak kerugian yang ditimbulkan dari pita penggaduh tersebut. Tujuan penelitian ini…

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2…

HJ Cut Nyak

ABSTRAK Hj. Cut Nyak TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWAS DITINJAU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 1992 DALAM KEGIATAN 2014 KOPERASI (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (v. 61) pp., bibl., app. (Mustakim, S.H., M.Hum) Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan bahwa tugas pengawas koperasi adalah …


    SERVICES DESK