Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN OLEH KANTOR CABAN…

Syafriman

ABSTRAK SYAFRIMAN, PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN (TJSLP) OLEH 2016 KANTOR CABANG PT. SOCFIN INDONESIA (Suatu Penelitian di Kab. Nagan Raya) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,63),pp.,bibl. RISMAWATI, S.H., M.Hum Pasal 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal menentukan bahwa setiap penanaman modal memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan TJSLP. Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun …

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT KERUSAKAN MOBIL RENTAL …

IRMA YUNITA

ABSTRAK Irma Yunita, TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK TERHADAP WANPRESTASI AKIBAT 2017 KERUSAKAN MOBIL RENTAL (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (viii,52),pp.,bibl.,app. (Muzakkir Abubakar, S.H., S.U.) Pasal 1560 KUH Perdata menentukan empat macam kewajiban penyewa, yaitu membayar uang sewa sesuai dengan jumlah dan waktunya, memakai barang yang disewa secara patut, menanggung segala kerusakan yang terjadi selama masa sewa-menyewa, dan mengembal…

TANGGUNG JAWAB PENJUAL PAKAIAN BAYI YANG TIDAK BERSTANDAR NASIONAL INDONESIA …

NINING AJA LIZA WAHYUNI

Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur bahwa Pelaku Usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan perundang-undangan. Mengenai tanggung jawab pelaku usaha Pasal 19 ayat (1) menjelaskan pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi baran…

PELAKSANAAN PENGAWASAN ORGANISASI PROFESI APOTEKER TERHADAP PELAKSANAAN TUGAS…

Azika Zena Amelia

ABSTRAK AZIKA ZENA AMELIA, PPELAKSANAAN PENGAWASAN OORGANISASI PROFESI APOTEKER TTERHADAP PELAKSANAAN TUGAS AAPOTEKER DI KOTA BANDA ACEH fafakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (((v,54),pp.,bibl.,app. 2017 (Dr.Suhaimi, S.H., M.Hum.) Pasal 58 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerja Kefarmasian menyatakan bahwa Menteri, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya serta organisasi profesi kefarmasian membina dan mengawasi pe…

ANALISIS NILAI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM HIKAYAT NUBUET

Vera Fitria

ABSTRAK Fitria, Vera. 2016. Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Hikayat Nubuet. Skripsi, Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Azwardi, S.Pd., M.Hum., (2) Budi Arianto, S.Pd., M. Kata kunci: hikayat, nilai, pendidikan karakter, religius, demokratis, kreatif, tanggung jawab Penelitian yang berjudul “Analisis Nilai Pendidikan Karakter dalam Hikayat Nubuet” ini mengangkat masalah bagaima…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2016
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMBS) DALAM KO…

CUT LIZA ZULAINI

ABSTRAK CUT LIZA ZULAINI, 2017 TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP PENGGUNAAN BOM TANDAN (CLUSTER BOMB) DALAM KONFLIK BERSENJATA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Tinjauan Kasus Laos) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ( viii, 60) pp., bibl. Prof. Dr. Adwani, S.H., M.Hum. Konvensi Den Haag 1907 mengatur mengenai tata cara dan metode berperang, termasuk ketentuan mengenai penggunaan senjata dalam berperang. Tujuannya ialah agar dapat membatasi penggunaan senjata oleh sua…

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (SUATU …

Nur Hanifah

ABSTRAK Nur Hanifah, 2017 TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT TERHADAP KEAMANAN DAN KESELAMATAN PENUMPANG (Suatu Penelitian Pada PT. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Indonesia Ferry (Persero) Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,54) pp., bibl., tabl. (Safrina, S.H., M.H., M.EPM.) Pasal 40 dan 41 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran mengatur tentang tanggung jawab pengangkut yang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum untuk semua …

TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KETERLAMBATAN PENYERAHAN BAGASI TERCATAT (SUA…

Murnita Farah

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PENGANGKUT DALAM KETERLAMBATAN PENYERAHAN BAGASI TERCATAT (Suatu Penelitian Di PT. Lion Airlines Cabang Bandara Sultan Iskandar Muda) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55) pp,tabl,bibl (Kadriah S.H., M.Hum) Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan menyebutkan bahwa "pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita karena keterlambatan pada angkutan penumpang, bagasi, atau kargo, kecuali apabila pengangkut dapat…

TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI …

Arizal Sumadi Balqis

ABSTRAK ARIZAL SUMADI BALQIS : TANGGUNG JAWAB KONSULTAN PENGAWAS DALAM PELAKSANAAN KONTRAK KERJA KONSTRUKSI (Suatu Penelitian pada Pembangunan Asrama Ikatan Pelajar Mahasiswa Bandar Baru di Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,60),pp.app. (Khairani, S.H., M.Hum) Berdasarkan Pasal 8 Perjanjian Pengawasan Keciptakaryaan Wilayah Aceh 3 (OA) antara Dinas Cipta Karya Aceh dan PT. Jaya Tata Bersama disebutkan bahwa PT. Jaya Tata Bersama berhak melakukan pengawasan …

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERT…

LISA NOVITA AKADIR

ABSTRAK TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN DALAM PERLINDUNGAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN PIDIE Lisa Novita Akadir 1 2 3 , Ilyas , Sulaiman Kabupaten Pidie merupakan kabupaten yang memiliki lahan pertanian yang cukup luas. Namun lahan pertanian di Kabupaten Pidie mengalami penyempitan lahan pertanian yang disebabkan alih fungsi lahan. Pemerintah kabupaten Secara yuridis memiliki tangggung jawab terhadap perlindungan lahan pertanian pang…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK