TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI STASIUN PENGIS…
ABSTRAK
DITA SABILA;
2015 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP PEMENUHAN HAK KONSUMEN DI STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR UMUM DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 51p) pp., bibl.
T. HAFLISYAH, S.H., M. Hum.
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999 (UUPK) diatur tentang perlindungan hukum terhadap konsumen. Pasal 4 huruf g Undang-Undang Perlindungan Konsumen ditetapkan bahwa setiap konsumen berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara bena…
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANG MENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANAR…
TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP ANAK YANGMENGIKUTI IBUNYA SEBAGAI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Lembaga Pemasyarakatan
Wanita Kelas II B Sigli)
Miftahul Jannah*
Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**
Dr. Muazzin, S.H., M.H.***
ABSTRAK
Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada manusia, yang wajib dipenuhi oleh negara, termasuk anak yang mengikuti ibunya di lembaga pemasyarakatan, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahu…
TANGGUNG JAWAB DEBITOR KETIKA MENYEWAKAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERSETUJ…
TANGGUNG JAWAB DEBITOR DALAM PENYEWAAN OBJEK JAMINAN
FIDUSIA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS KREDITOR
Intan Shania*
Sanusi**
Darmawan***
ABSTRAK
Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan
Fidusia (selanjutnya di sebut UUJF) menyatakan “pemberi fidusia dilarang mengalihkan,
menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain benda yang menjadi objek jaminan
fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis
terlebih dahulu d…
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINY…
ABSTRAK
FIRMAN NOOR
2017 TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA JASA PERBAIKAN (REPARASI) TAS DALAM HAL TERJADINYA WANPRESTASI
(SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH)
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA
(vi, 62) pp., tabl., bibl.
(SYAMSUL BAHRI, S.H.I, M.A.)
Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan untuk sahnya s…
TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG PESAWAT UDARA AKIBAT H…
ABSTRAK
Nonong Nadya Rizqa, TANGGUNG JAWAB MASKAPAI PENERBANGAN TERHADAP PENUMPANG PESAWAT UDARA AKIBAT HIJACKING MENURUT HUKUM INTERNASIONAL
(Studi Kasus Germanwings Flight 9525)
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(viii, 63) pp., tbl., bibl.,
Rosmawati, S.H., M.H.
Konvensi Warsawa 1929 mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat, bagasi atau kargo penumpang yang menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan dalam melakukan penerbangan int…