Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMES…

Farhad Lubis

PEMBERIAN HAK MILIK DI ATAS TANAH NEGARA BEKAS HAK GUNA USAHA PT. USAHA SEMESTA JAYA DI KABUPATEN NAGAN RAYA Farhad Lubis* Ilyas Ismail** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Pada tahun 2016, Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan pertanahan Nasional memberikan perpanjangan hak guna usaha tersebut seluas 1.595,5 ha. dari 3.014 Ha. melalui Surat Keputusan nomor 22/HAK GUNA USAHA/KEM-ATR/BPN/2016 Tanggal 13 Mei 2016 tentang Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Usaha Semesta Jay…

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG …

Imam Mauzal

PENERBITAN HAK PAKAI UNTUK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE ATAS TANAH YANG TELAH BERSERTIPIKAT HAK MILIK Imam Mauzal, 1 Ilyas Ismail, 2 Siti Rahmah 3 ABSTRAK Berdasarkan Pasal 52 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 2021, Hak Pakai selama dipergunakan diberikan tanpa batas waktu sepanjang dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Hak Pakai selama dipergunakan ditujukan untuk penggunaan atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, bukan atas tanah Hak Milik perorangan. Namun, di Kabupaten Pid…

PROSEDUR PENDAFTARAN PERALIHAN HAK ATAS TANAH JUAL BELI DI KANTOR PERTANAHAN …

Siti Heliriyana

Kerja Praktek (KP) merupakan salah satu sarana bagi mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu perkuliahan serta memperoleh pengalaman kerja secara nyata di instansi pemerintah maupun swasta. Laporan Kerja Praktek (LKP) ini bertujuan untuk memaparkan seluruh aktivitas, tugas, serta tanggung jawab yang dilaksanakan oleh praktikan selama menjalani magang di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh. Praktek kerja ini berlangsung selama dua bulan, terhitung mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 9 April 2026.…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TANPA SERTIFI…

SILVIE NAJLA MEYANI

Tanah merupakan aset strategis dengan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga memerlukan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Namun, di banyak daerah, transaksi jual beli tanah masih sering dilakukan tanpa sertifikat dan hanya mengandalkan akta di bawah tangan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi pembeli, yang berpotensi memicu sengketa tanah yang sulit diselesaikan melalui jalur formal. Penelitian ini bertujua…

PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSEDUR MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAH…

Hafinda Munawarah

Penyelesaian sengketa tanah melalui prosedur mediasi merupakan alternatif awal dalam menyelesaikan pekara tanpa menempuh jalur litigasi, mediasi sengketa tanah juga merupaka bagian penting bagi Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun dalam pelaksanaannya mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya berjal…

TINDAK PIDANA PENAMBANGAN TANAH TANPA IZIN (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM…

GHEA STELLA DEVESTA

ABSTRAK Ghea Stella Devesta, 2020 Ainal Hadi,S.H.,M.Hum. Untuk melakukan kegiatan penambangan dibutuhkan izin dari pihak yang berwenang. Dalam Pasal 6 Qanun Nomor 004 tahun 2003 tentang Izin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C ayat (1) Setiap usaha pertambangan daerah hanya dapat dilakukan setelah memperoleh SIPD dari kepala daerah melalui Dinas PSDA. Pasal 6 ayat (2) SIPD sebagaimana dimaksud meliputi eksplorasi, ekploitasi, pengolahan/pemurnian, pengangkutan dan penjualan. Ka…

RESOLUSI KONFLIK PENUNTUTAN HAK TANAH ADAT MON IKEUN KECAMATAN LHOKNGA DENGAN…

DELLA PUSPITA RAHAYU

Penelitian ini membahas konflik penuntutan hak atas tanah ulayat antara masyarakat Gampong Mon Ikeun, Kecamatan Lhoknga, dengan PT Solusi Bangun Andalas (SBA) yang berlangsung sejak awal 1980-an dan hingga kini belum terselesaikan. Konflik ini muncul akibat ketidakjelasan status kepemilikan tanah, tidak transparannya proses pembebasan lahan, serta ketimpangan posisi tawar antara masyarakat adat dan pihak perusahaan. Fokus penelitian ini adalah menganalisis proses dan bentuk resolusi konflik y…

STRATEGI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM MEMAKSIMALKAN SERTIFIKASI HAK KEPEMI…

TASYA NURAHMAH

Kota Banda Aceh masalah sertifikasi tanah masih menjadi masalah yang perlu dibenahi oleh pemerintah, hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat masyarakat mengenai pentingnya untuk melakukan sertifikasi hak kepemilikan atas tanah. Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Badan Pertanahan Nasional menjalankan beberapa strategi dalam upaya memaksimalkan sertifikasi tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Strategi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam memaksimalkan sertifikasi…

OPTIMASI PRODUKTIVITAS TANAH MELALUI MODEL TEKNIK KONSERVASI PADA LAHAN KEBUN…

Muhammad Nasir

RINGKASAN MUHAMMAD NASIR. Optimasi Produktivitas Tanah Melalui Model Teknik Konservasi pada Lahan Kebun Serai Wangi Rakyat di Dataran Tinggi Gayo, Dibawah Bimbingan Abubakar sebagai Promotor, Hairul Basri sebagai Ko-Promotor I dan Ichwana sebagai Ko-Promotor II. Sentral Serai wangi (Cymbopogon nardus L) Provinsi Aceh terdapat di Dataran Tinggi Gayo (Kabupaten Gayo Lues, Aceh Tengah dan Bener Meriah). Di Dataran Tinggi Gayo (DTG) Serai wangi dibudidayakan di wilayah perbukitan bahkan ber…

RANCANG BANGUN SISTEM MONITORING NUTRISI TANAH BERBASIS IOT MENGGUNAKAN SOIL …

FAHREZA ANANDA

Monitoring nutrisi tanah pada perkebunan kelapa sawit umumnya masih dilakukan secara manual, sehingga proses pemantauan cenderung memakan waktu, kurang efisien, dan berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat. Akibatnya, suatu sistem monitoring yang efektif dan efisien yang pemanfaatkan teknologi Internet of Things (IoT) untuk memantau status tanah secara real-time diperlukan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun sistem monitoring nutrisi tanah berbasis Internet of Thing…


    SERVICES DESK