ANALISIS NERACA SUMBER DAYA ALAM SUB SEKTOR KEHUTANAN DAN KONTRIBUSINYA T…
Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat pulih (renewable resources), mempunyai fungsi yang komplek. Kerusakan hutan mempunyai dampak yang amat luas secara regional maupun nasional. Bahkan hutan alam yang terdapat diwilayah Indonesia mempunyai peranan dalam kehidupan global.
Eksploitasi hutan oleh swasta bertujuan untuk memperoleh kayu sebagai komoditi utama, meskipun pada hutan tertentu nilai kayu tidak seberapa jika dibandingkan dengan nilai hutan tersebut secar…
ANALISIS HUBUNGAN PENGELUARAN PEMERINTAH PROVINSI ACEH TERHADAP PRODUK DOMEST…
Salah satu dinamika pembangunan suatu wilayah diindikasikan dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut. Pada dasarnya pembangunan ekonomi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, pemerataan pendapatan dan memperluas kesempatan kerja. lndikator ekonomi yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran tersebut adalah data Produk Domestik Regional Brute (PDRB).
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pengeluaran pemerintah Provin…
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI INDEKS PEMBANGUNAN GENDER DI PULAU SU…
Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan salah satu indikator untuk menilai tingkat kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta menjadi instrumen pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan kelima. Pada tahun 2024, enam provinsi di Pulau Sumatra, yaitu Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Lampung, dan Kepulauan Bangka Belitung memiliki nilai IPG di bawah rata-rata nasional sebesar 92,64. Rendahnya IPG mengindikasi adanya ketimpangan pembangunan gender …
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TANAH TANPA SERTIFI…
Tanah merupakan aset strategis dengan nilai ekonomi dan sosial yang tinggi, sehingga memerlukan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960. Namun, di banyak daerah, transaksi jual beli tanah masih sering dilakukan tanpa sertifikat dan hanya mengandalkan akta di bawah tangan. Situasi ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan kerentanan bagi pembeli, yang berpotensi memicu sengketa tanah yang sulit diselesaikan melalui jalur formal.
Penelitian ini bertujua…
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH MELALUI PROSEDUR MEDIASI DI KANTOR BADAN PERTANAH…
Penyelesaian sengketa tanah melalui prosedur mediasi merupakan alternatif awal dalam menyelesaikan pekara tanpa menempuh jalur litigasi, mediasi sengketa tanah juga merupaka bagian penting bagi Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Namun dalam pelaksanaannya mediasi di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagan Raya belum sepenuhnya berjal…