Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
KEDUDUKAN SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM…
Taqyuddin Faranis
KEDUDUKAN SURAT EDARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA DALAM PENENTUAN MASA KERJA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN DI ACEH Oleh: Taqiyuddin Faranis* Husni** Mahdi Syahbandir*** ABSTRAK Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) merupakan lembaga negara nondepartmen yang diberikan kewenangan oleh Konstitusi untuk mengawasi setiap proses dan tahapan pelaksanaan pengawasan pemilihan umum legislatif maupun pemilihan eksekutif (kepala derah). Pada pasal 6…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN …
Riki Yuniagara
Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nom…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya