Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENGARUH KOMPETENSI DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA STAF YANG DIMEDIASI OLEH K…
ADITYA RIZKY ALFARIZY
ABSTRAK Penelitian ini menguji pengaruh kompetensi dan pelatihan terhadap kinerja pegawai, dengan komitmen sebagai variabel mediasi di Biro Persidangan I Sekretariat Jenderal DPR-RI. Data dikumpulkan melalui survei dan dianalisis menggunakan path analysis dan sobel test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi dan pelatihan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dengan komitmen memediasi sebagian hubungan tersebut. Sobel test menunjukkan nilai 3,723 untuk kompetensi dan 4,3…
- Fakultas Ekonomi Manajemen, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK TERSANGKA PADA PROSES PEMERIKSAAN DALAM P…
Laksamana Muhammad Fariz
Pasal 50 sampai 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan hak-hak tersangka selama proses penyidikan hingga peradilan. Salah satu hak tersebut yaitu didampingi penasihat hukum. Namun, pada kenyataannya masih terdapat hak-hak tersebut tidak dipenuhi oleh aparat yang berwenang selama tersangka menjalani proses penyidikan. Akibatnya tersangka tidak dapat kebebasan memberikan keterangan. Skripsi ini bertuuan untuk menjelaskan perlindungan hukum…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2024
- Baca Selengkapnya
STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TE…
IKHLASUL AMAL
IKHLASUL AMAL, 2022 ABSTRAK STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI AMURANG, MINAHASA SELATAN, SULAWESI UTARA NOMOR 96/PID.SUS/2018/PN.AMR TENTANG KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 57,) pp.,bibl., Dr. Ida Keumala Jeumpa,SH.,M.H. Putusan Pengadilan Negeri Amurang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN.Amr, menetapkan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) jo pasal 76D U…
- Fakultas Hukum (S1), Banda Aceh - 2022
- Baca Selengkapnya
ANALISIS KOMUNIKASI MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK STUD…
Akhrizal
ABSTRAK Komisi Informasi merupakan salah alternatif penyelesaian sengketa informasi di luar pengadilan. Dalam menangani kasus informasi publik, ada dua pihak yang akan disidangkan. Penerapan bentuk komunikasi yang tepat dianggap perlu untuk pencapaian tujuan akhir. Tentu saja membutuhkan komunikasi mediasi yang tepat agar mendapatkan hasil maksimal sebagaimana diharapkan. Oleh sebab itu maka dalam pembahasan ini, difokuskan pada dua rumusan masalah tentang implementasi komunikasi me…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENJADWALAN SEMINAR DAN SIDANG DI PROGRAM STUDI MA…
MITA UMRA
Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan teknologi komputer pun semakin diminati oleh instansi-instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang biasanya selalu dilakukan dengan cara manual oleh manusia akan semakin cepat dan efisien apabila dilakukan dengan sistem komputerisasi. Bahkan dengan kecanggihan teknologi komputer yang semakin berkembang dengan pesat dapat memudahkan instansi-instansi pemerintah untuk meningkatkan efisiensi kerja, karena pekerjaan…
- FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PENJAWALAN SEMINAR DAN SIDANG DI PROGRAM STUDI MAT…
ALFIA RAHMI
Kemajuan teknologi yang semakin pesat membuat kebutuhan teknologi komputer pun semakin diminati oleh instansi-instansi pemerintah. Hal ini berkaitan dengan sistem-sistem yang masih dikerjakan secara manual pada sistem penjadwalan seminar dan sidang, sehingga dibutuhkan sebuah sistem informasi penjadwalan yang membantu kinerja di Prodi Matematika baik dari segi waktu, ruang, tenaga, biaya dan lain sebagainya. Didalam sistem informasi yang dirancang, dapat menghasilkan output data mahasiswa, do…
- FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
MEKANISME PEMERIKSAAN DALAM PERSIDANGAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG
Herlinda Tiara
ABSTRAK HERLINDA TIARA, MEKANISME PEMERIKSAAN 2016 DALAM PERSIDANGAN HAK UJI MATERIIL DI MAHKAMAH AGUNG Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52), pp., bibl. (M. ZUHRI, S.H., M.H) Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang, untuk melaksanakan k…
- Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2016
- Baca Selengkapnya