Electronic Theses and Dissertation
Universitas Syiah Kuala
PENYELESAIAN SENGKETA PERTANAHAN MELALUI SARAK OPAT DI KABUPATEN ACEH TENGAH
Ioshah Raseuki Mukhlis
Berdasarkan Pasal 18 B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Peranan serta keberadaan sarak opat dalam masyarakat telah diatur dalam ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo yang menyatakan bahwa sarak opat merupakan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat dengan sistem penyelesai…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2025
- Baca Selengkapnya
PERANAN KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI ACEH DALAM PENYELES…
Mila Hayati
ABSTRAK Penanganan dan penyelesaian terhadap sengketa dan konflik pertanahan dihadapkan pada dilematisasi antara berbagai kepentingan terkait pembatalan sertifikat. Penanganan konflik pertanahan yang terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusinya. Salah satu bentuk penyelesaian pertanahan yang dilakukan oleh Kanwil BPN Aceh adalah menerbitkan Sura…
- Fakultas Hukum, Banda Aceh - 2021
- Baca Selengkapnya