Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HARTA BERSAMA PASCAPERCERA…

Bahrun

rERANAN HAKIM MEDIATOR DA I. AM PENYEI.ESAIAN SENGKETA HART A BERSAMA PASC A P ERCER AI AN 1)1 MAHKAMAH SYAR1YAH KOTA BANDA ACEII Bah ru 11 Syalirizal Abbas Imait Jauliari ABSTRAK Pasal 35 aval (1) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa haria benda yang diperolch selama perkawinan menjadi harta bersama. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tcntang Penyebaran Kompilasi llukum Islam (KHl) sebagai hukum materil pada lingkungan Peradilan A gam a memuat kelentuan…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH S…

Ilyas

PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA DI MAHKAMAH SYAR’IYAH JANTHO Ilyas Syahrizal Abbas Iman Jauhari ABSTRAK Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan bahwa mediasi merupakan salah satu tahapan proses persidangan di pengadilan. Pelaksanaan mediasi wajib dilakukan dalam sebuah perkara yang layak dimediasi sebelum perkara tersebut dilanjutkan kepada proses pemeriksaan pokok perkara. Mediasi berfungs…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENYELESAIAN SENGKETA JASA KONSTRUKSI DI PROVINSI ACEH

Teuku Firmansyah

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hubungan kerja antara pengguna dan penyedia jasa konstruksi harus dituangkan dalam kontrak kerja konstruksi. Namun dari 14 kontrak jasa konstruksi antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Jasa hanya 4 kontrak yang menyebutkan bentuk penyelesaiannya yakni di Pengadilan, sementara yang lain mengabaikannya. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Mengapa tidak dicantumkan penyelesaian sengketa dalam kontrak konstru…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEBIJAKAN PEMERINTAH NAGAN RAYA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK LAHAN (STUDI KASUS…

Siti Masyitah

ABSTRAK Berbicara tentang sebuah konflik dalam suatu daerah merupakan suatu akibat yang lahir karena masalah yang tidak terselesaikan, permasalahan ini terus berlanjut dan berkembang menjadi sebuah isu yang akhirnya terjadi gesekan sosial dan berujung pada bentrokan. Tidak bisa di pungkiri bahwa sengketa lahan yang terjadi antara masyarakat Cot Rambong dengan PT. Fajar Baizury & Brothers merupakan sebuah kasus lama yang belum terselesaikan sampai saat ini. Sengketa lahan ini terjadi a…

ANALISIS TENTANG BENEFICIAL OWNER DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGAN…

Fajar Malvinas

ANALISIS TENTANG BENEFICIAL OWNER DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA TERHADAP SENGKETA BANDING PT. INDOSAT., Tbk, DI PENGADILAN PAJAK Fajar Malvinas* Mahdi Syahbandir** Syarifuddin*** ABSTRAK Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda dimaksudkan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (double taxation) dan atau pajak sama sekali tidak dikena…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TAT…

RENDI YURISTA

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA Rendi Yurista Yanis Rinaldi Efendi ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur konsep keputusan fiktif negatif. Sebuah keputusan disebut fiktif karena sikap diamnya badan atau pejabat tata usaha negara dalam bentuk tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan tata u…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT RN(SUATU PENELI…

MUHAMMAD IQBAL

ABSTRAK MUHAMMAD IQBAL, 2015 TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT (Suatu Penelitian di PT. Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh) Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala (v,71)., pp., tabl., bibl. (KADRIAH, S.H., M.Hum.) Di dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan disebutkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan u…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG DILAKSANAKAN DALAM WILAYAH …

Fanny Mayanda

Menurut pasal 175 ayat 1 sub d Kompilasi Hukum Islam kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Namun kenyataannya di Banda Aceh maupun di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, masih ada yang tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sehingga menjadi sengketa warisan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pembagian warisan, …

HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI …

Fizza Riska

ABSTRAK FIZZA RISKA, HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP 2014 HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63)pp.,bibl. Ilyas, S.H., M.Hum Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga ulama dan para pemikir Islam selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Hak ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam dalam huku…

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP OBJEK PERJANJIAN YANG MUSNAH AKIBAT FORCE MAJE…

Aulia Prawira Putra

ABSTRAK AULIA PRAWIRA PUTRA, PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP OBJEK PERJANJIAN YANG MUSNAH AKIBAT FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN MEMBANGUN DAN BAGI HASIL, 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,69), pp, bibl, app. T. SAIFUL, S.H., M.Hum Perjanjian membangun dan bagi hasil merupakan salah satu contoh perjanjian timbal balik yang menganut prinsip kebebasan berkontrak, seperti yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal…


    SERVICES DESK