Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala



ANALISIS TENTANG BENEFICIAL OWNER DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGAN…

Fajar Malvinas

ANALISIS TENTANG BENEFICIAL OWNER DALAM PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA TERHADAP SENGKETA BANDING PT. INDOSAT., Tbk, DI PENGADILAN PAJAK Fajar Malvinas* Mahdi Syahbandir** Syarifuddin*** ABSTRAK Perjanjian Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Indonesia-Belanda dimaksudkan untuk membagi hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh penduduk Indonesia dan penduduk Belanda sehingga tidak terjadi pemajakan berganda (double taxation) dan atau pajak sama sekali tidak dikena…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TAT…

RENDI YURISTA

KEPUTUSAN FIKTIF POSITIF PEJABAT TATA USAHA NEGARA SEBAGAI OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARA Rendi Yurista Yanis Rinaldi Efendi ABSTRAK Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur konsep keputusan fiktif negatif. Sebuah keputusan disebut fiktif karena sikap diamnya badan atau pejabat tata usaha negara dalam bentuk tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal itu disamakan dengan keputusan tata u…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT RN(SUATU PENELI…

MUHAMMAD IQBAL

ABSTRAK MUHAMMAD IQBAL, 2015 TANGGUNG JAWAB PT. GARUDA INDONESIA TERHADAP BAGASI TERCATAT (Suatu Penelitian di PT. Garuda Indonesia Cabang Banda Aceh) Fakultas Hukum Univesitas Syiah Kuala (v,71)., pp., tabl., bibl. (KADRIAH, S.H., M.Hum.) Di dalam Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan disebutkan pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak yang diakibatkan oleh kegiatan angkutan u…

PENYELESAIAN SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG DILAKSANAKAN DALAM WILAYAH …

Fanny Mayanda

Menurut pasal 175 ayat 1 sub d Kompilasi Hukum Islam kewajiban ahli waris adalah membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak. Namun kenyataannya di Banda Aceh maupun di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh, masih ada yang tidak membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak sehingga menjadi sengketa warisan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pembagian warisan, …

HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI …

Fizza Riska

ABSTRAK FIZZA RISKA, HAK AHLI WARIS NON MUSLIM TERHADAP 2014 HARTA WARISAN PEWARIS ISLAM DITINJAU DARI HUKUM ISLAM Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 63)pp.,bibl. Ilyas, S.H., M.Hum Hukum tentang kewarisan menjadi satu bahasan yang sangat penting dalam hukum Islam, sehingga ulama dan para pemikir Islam selalu memberikan perhatian serius terhadap pembahasan kewarisan. Hak ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam dalam huku…

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP OBJEK PERJANJIAN YANG MUSNAH AKIBAT FORCE MAJE…

Aulia Prawira Putra

ABSTRAK AULIA PRAWIRA PUTRA, PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP OBJEK PERJANJIAN YANG MUSNAH AKIBAT FORCE MAJEURE DALAM PERJANJIAN MEMBANGUN DAN BAGI HASIL, 2014 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA (v,69), pp, bibl, app. T. SAIFUL, S.H., M.Hum Perjanjian membangun dan bagi hasil merupakan salah satu contoh perjanjian timbal balik yang menganut prinsip kebebasan berkontrak, seperti yang disimpulkan dari Pasal 1338 ayat (1) jo Pasal…

TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILORRNTERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI RND…

T. FERDY AZHARI

ABSTRAK T.FERDY AZHARI, TANGGUNG JAWAB PENGUSAHA AKTUIL TAILOR TERHADAP WANPRESTASI YANG TERJADI DALAM PERJANJIAN JAHIT-MENJAHIT 2014 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 54) pp, tabl, bibl. KADRIAH, S.H., M.Hum. Pasal 1338 KUHPerdata menetapkan bahwasannya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Pelaku usaha jasa jahit-menjah…

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CA…

YANGKANA ANUGRAH ICHWAN

ABSTRAK YANGKANA ANUGRAH ICHWAN, TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA 2014 SWALAYAN TERHADAP PRODUK MAKANAN YANG MEMILIKI CACAT TERSEMBUNYI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50) pp,. tabl,. bibl. T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen disebutkan bahwa, “pelaku usaha dilarang menawarkan, atau menjual produk yang seolah olah tidak memiliki cacat tersembunyi, namun pada prakteknya dilapan…

MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN

rina dwinanda

ABSTRAK RINA DWINANDA, MEDIASI PERBANKAN SEBAGAI ALTERNATIF 2014 PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 71), pp.,bibl. (T. HAFLISYAH, S.H., M.Hum.) Pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sering kali hak-hak nasabah tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan konflik antara nasabah dengan bank yang ditunjukkan dengan munculnya pengaduan nasabah dan apabila tidak dapat terselesaikan dengan baik oleh bank maka akan berpotensi men…




    SERVICES DESK