Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN …

Sitti Uswatul Hasanah

ABSTRAK DUALISME DASAR HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA TATA USAHA NEGARA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Sitti Uswatul Hasanah Yanis Rinaldi Efendi Penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat terjadinya benturan kepentingan antara pemerintah (Badan/Pejabat TUN) dengan seseorang/ badan hukum perdata Oleh karena itu lahirnya suatu sengketa Tata Usaha Negara bukanlah suatu hal yang luar biasa, melainkan suatu hal yang harus diselesaikan dan dicari jalan penyel…

STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI KARAWANG NOMOR 103/PDT.SUS-BPSK/2018/PN…

Rizka Fadhila

Artikel ini bertujuan untuk megetahui dan menjelaskan dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara keberatan atas Putusan BPSK dalam Putusan Nomor: 103/Pdt.Sus-BPSK/2018/PN.Kwg, serta untuk mengetahui dan menjelaskan Putusan Pengadilan Negeri Karawang tersebut dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi para pihak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pertimbangannya hakim hanya menggunakan Uudang-Undang LAPS dalam memutus perkara tanpa memperhatikan seluruh fakta persidanga…

PENYELESAIAN SENGKETA HAREUTA SEHAREUKAT YANG DIJUAL SECARA SEPIHAK MELALUI P…

Nurul Hikmah

Konsep aturan hareuta sehareukat di Aceh sama dengan di dalam Pasal 36 (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, maka hareuta sehareukat, suami atau istri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Pada kenyataannya di dalam masyarakat kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh terdapat kasus sengketa hareuta sehareukat yang dijual secara sepihak tanpa bertindak atas perjanjian kedua belah pihak. Di dalam masyarakat Aceh…

PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH MELALUI PERADILAN ADAT GAMPONG (SUATU PENEL…

Haikal Alkahfi

Sistem hukum adat timbul dikarenakan adanya hukum yang tidak tertulis yang hidup dan diakui oleh masyarakat. Hukum adat selama ini hanya mengenal satu prosedur dalam hal penuntutan baik pidana maupun perdata. Berkenaan dengan penyelesaian hukum secara adat sebagaimana termuat dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (2) diataranya; menyelesaikan perselisihan batas tanah antar warga dan perselisihan tentang hak milik. Tujuan penulisan ini untuk menjelaskan pelaksanaan penyelesaian…

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA…

Zery Irfan

KEBERADAAN PANGLIMA LAOT MENYELESAIKAN SENGKETA ANTAR NELAYAN DI RUMPON TANPA IZIN (Studi Kasus Wilayah Kota Banda Aceh) Zery Irfan* Eddy Purnama** Mohd. Din*** ABSTRAK Sumber kekayaan laut Provinsi Aceh memiliki potensi besar yang perlu dimanfaatkan kekayaan laut tersebut untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat nelayan Aceh. Lembaga Panglima Laot berperan menjaga, menertibkan dan menjalakan hukum adat laot di Provinsi Aceh. Ke…

KEDUDUKAN DAN TUGAS MAJELIS DUDUK SETIKAR KAMPUNG DALAM MENYELESAIKAN SENGKET…

MUHAMMAD YAZIDIL ILMY

Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan bagian dari Lembaga Adat tingkat Kampung dikabupaten Aceh Tamiang. Namun, kedudukanya sebagai Lembaga Adat tingakat kampung belumm berjalan secara maksimal karena perannya dalam menyelesaiakan sengketa dalam menyarakat tidak terlihat dari pada Lembaga Adat lainya. Selain itu, Pasal 44 huruf g dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang memberikan tugas terhadap MDSK dalam meyelesaiakan sengketa yang timbul…

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI PROVINSI ACEH DALAM ADJUDIKASI SE…

Suriadi

Pasal 99 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Memberikan kewenangan kepada lembaga Bawaslu Provinsi Aceh untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu melalui jalur adjudikasi. Dalam hal ini berpedoman pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Akan tetapi, dalam pelaksanaan kewenangan sidang ad…

TANGGUNG JAWAB PERDATA NOTARIS TERHADAP AKTA OTENTIK YANG MENYEBABKAN SENGKET…

ASSHIFA UMMAMI K

ABSTRAK Asshifa Ummami Kamaruzzaman, 2019 Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Menyebabkan Sengketa Tanah (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vii,57) pp., bibl., app. Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggu…

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG M…

Fitria Ramadhani

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBAGAI PPAT TERHADAP AKTA TANAH YANG MENIMBULKAN SENGKETA DI KOTA BANDA ACEH Fitria Ramadhani Sri Walny Rahayu** Sanusi*** ABSTRAK Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disingkat PPAT), berwenang atas akta yang dibuatnya sebagaimana dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang…

EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUK…

MUTIARA MARNI

ABSTRAK Mutiara Marni, Pelaksanaan Mediasi dalam Penyelesaian 2021 Sengketa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Meulaboh Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (x, 58), pp,. bibl,. tabl. Dr. Darmawan, S.H., M.Hum. Proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan telah mengintegrasikan upaya mediasi ke dalam sistem hukum acara perdata. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 telah menimbang bahwa pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadil…


    SERVICES DESK