Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH…

Febrita Anandisa Devilla

ABSTRAK FEBRITA ANANDISA DEVILLA, PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP KENDARAAN YANG TIDAK LAIK JALAN KARENA TELAH DIMODIFIKASI Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 50), pp., tabl., bibl., app. (TARMIZI, SH., M. Hum.) Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan:“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, la…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA

Mohammad Bondan A

ABSTRAK Mohammad Bondan A, 2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PEDAGANG MAKANAN KADALUWARSA (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v,54) pp,, tabl, bibl. (Abdurrahman, S.H., M.Hum.) Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan melarang memperdagangkan makanan kadaluwarsa, selanjutnya Pasal 61 Peraturan Pemerintah tersebut menetapkan bahwa kepada pedagang yang menju…

TINJAUAN NORMATIF MEKANISME PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA …

Hazsha Mayati

ABSTRAK HAZSHA MAYATI, TINJAUAN NORMATIF MEKANISME (2017) PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,51,) pp., bibl., app (Nursiti S.H., M.Hum) Jarimah Qadzaf merupakan suatu ketentuan pidana baru yang dikenal di Indonesia yang belum diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 31 menjelaskan m…

PENERAPAN SANKSI BAGI NARAPIDANA YANG MELARIKAN DIRI DARI LEMBAGA PEMASYARAKA…

WINDA PUTRI LESTARI

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu. Secara lebih tegas di atur didalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, melarang narapidana dan tahanan melakukan upaya melarikan diri atau membantu pelarian. Apabila narapidana melanggar aturan ters…

SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

FITRAH MAIYUZAR

Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”. Namun kejahatan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak. Oleh karena itu pemerintah telah mensahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 ayat (7) U…

PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERAS…

Nur Hidayati

ABSTRAK NUR HIDAYATI, 2017 PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG BEROPERASI TANPA IZIN Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 50) pp., bibl., tabl., (Dr. Mahdi Syahbandir, S.H., M.Hum.) Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa pendirian perguruan tinggi swasta wajib memperoleh izin menteri. Dengan demikian maka setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri dala…

PROSEDUR PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINIST…

NADYA AYU DINDA

  • FAKULTAS EKONOMI BISNIS UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI …

Zulfikar

ABSTRAK ZULFIKAR PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERGURUAN 2017 TINGGI SWASTA YANG TIDAK MEMILIKI IZIN MENTERI DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN TINGGI (Suatu Penelitian di Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 55),pp.,bibl. (Dr. Dahlan, S.H.,M.Hum.M.Kn) Dalam Pasal 60 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi disebutkan bahwa, Setiap penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak memperoleh izin menteri…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN YANG MENGAKIBATKAN GANGGUAN FUNGSI…

Misrul Hayati

ABSTRAK Misrul Hayati, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan, bahwa: Ayat (1) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan atau gangguan fungsi jalan”. Ayat (2) “Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)”. Kenyataannya dibeberapa kecamatan di…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENELANTARAN ANAK (SUAT…

Lisa Novita

ABSTRAK (ADI HERMANSYAH, S.H., M.H) Berdasarkan Pasal 305 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu, barang siapa menaruhkan anak yang dibawah umur tujuh tahun disuatu tempat supaya dipungut oleh orang lain, atau dengan maksud akan terbebas dari pada pemeliharaan anak itu, meninggalkannya, dihukum penjara sebanyak-banyaknya lima tahun 6 bulan. Namun kenyataannya ada 3 kasus pelaku yang menelantarkan anaknya yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015 di daerah Aceh Besar. Pe…


    SERVICES DESK