Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA DI KABUPATE…

Teuku Riyanda

KEMENTRIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS SYIAH KUALA FAKULTAS KEPERAWATAN SKRIPSI 27 Februari 2023 XIV + VI BAB + 51 halaman + 5 tabel + 1 skema + 13 lampiran TEUKU RIYANDA 1912101010115 HUBUNGAN KECERDASAN EMOSIONAL DENGAN PERILAKU MEROKOK PADA REMAJA DI KABUPATEN ACEH JAYA ABSTRAK Remaja merupakan masa peralihan anak-anak menuju dewasa yang salah satunya ditandai dengan perubahan psikologis seperti kelabilan dan ketidakseimbangan emosi yang berhubu…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYELENGGARA JARIMAH MAISIR (SUATU PENELITIAN DI W…

SELI KAYU WANGI

Penyelenggara jarimah maisir diatur dalam Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang berbunyi, “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan. Namun pada k…

TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK (SUATU PENELITIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADI…

MUHAMMAD YUNUS

Pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan atau denda paling banyak Rp. 750.000.000.00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Pada kasus pencemaran nama baik termasuk delik aduan atau klacht delict artinya harus diadukan terlebih dahulu harus ad…

TINDAK PIDANA MENYIMPAN DAN MENGEDARKAN UANG PALSU SECARA BERSAMA-SAMA (SUATU…

FARDILLAH YULLANDA MANIK

Penelitian ini bertujuan menjelaskan faktor-faktor penyebab, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku, serta hambatan dan upaya penanggulangan dari penegak hukum untuk menanggulangi tindak pidana menyimpan uang palsu. Hasil penelitian dalam tindak pidana menyimpan uang palsu secara bersama-sama dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, dan tidak mengetahui bentuk uang asli dan palsu. Pemberian sanksi berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Mata Uang yang diberikan keringanan dan kesamaan penjatu…

PENJATUHAN SANKSI ADAT PADA KASUS KHALWAT (MESUM) DI WILAYAH KABUPATEN PIDIE

Salsabila

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada Pasal 24 telah memberikan kewenangan kepada lembaga adat dan Mahkamah Syar’iyah untuk penyelesaian jarimah khalwat, dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat pada Pasal 13 ayat (1) huruf d juga menyebutkan bahwa khalwat adalah salah satu perselisihan/sengketa yang dapat diselesaikan melalui lembaga adat. Dalam penyelesaian kasus khalwat di Kabupaten Pidie, lembaga adat sangat berperan aktif…

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH

Ira Nurliza

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH IRA NURLIZA SYAHRIZAL ABBAS RIZANIZARLI ABSTRAK Aceh diberikan kebijakan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam diimplementasikan melalui peraturan yang dikenal dengan Qanun. Pembentukan Qanun tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam mengambil sebuah…

PELAKSANAAN SANKSI ADAT PARAK TERHADAP PERKAWINAN SATU BELAH MENURUT HUKUM …

Pianamon Yudistira

Dalam Pasal 16 huruf i Qanun Provinsi Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan kewenangan kepada pemerintah kampung untuk menerapkan sanksi adat berupa dikeluarkan dari masyarakat kampung, yaitu penerapan sanksi adat Parak terhadap perkawinan Satu Belah. Kewenangan ini juga diatur dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hukum Adat Gayo terhadap penerapan sanksi adat Parak. Dalam Masyarakat Gayo penerapan sanksi adat Parak suda…

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGE…

SAYED MUHAMMAD FAKHRAN

PENYELESAIAN SENGKETA ADAT TERHADAP KESALAHAN PENERAPAN SANKSI ADAT OLEH PAGEU GAMPONG (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kota Banda Aceh) Sayed Muhammad Fakran , Teuku Muttaqin Mansur , M. Adli ABSTRAK Berdasarkan Pasal 18 Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa/Perselisihan Adat dan Istiadat yang menyatakan bahwa, 1). Putusan peradilan Adat bersifat damai dan mengikat, 2). Putusan peradilan adat mengacu pada musyawarah untuk mufakat.…

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENJAMBRETAN YANG DILAK…

MUHAMMAD WAHYUDI

ABSTRAK Muhammad Wahyudi, 2017 Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, "diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri". Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang tentang Si…

PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (SUATU PEN…

Munandar

ABSTRAK Munandar, (2017) PENERAPAN SANKSI TERHADAP NARAPIDANA YANG MEMILIKI TELEPON GENGGAM (Suatu Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 61) pp.,bibl.,tabl. Ida Keumala Jeumpa, S.H.,M.H. Pasal 4 huruf j, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, narapidana atau tahanan dilarang memiliki, memb…


    SERVICES DESK