Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IDENTIFIKASI JENIS DAN STRATIFIKASI HABITAT VERTIKAL BERTENGGER BURUNG PEMANG…

Lia Nur Afrija

Pengendalian hama secara hayati dapat menekan perkembangan hama tanaman palawija. Burung pemangsa merupakan salah satu predator alami yang dapat dikembangkan dalam pengendalian hama tanpa merusak ekologi dan tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Desa Gunong Pulo merupakan salah satu daerah penghasil tanaman palawija di Aceh Selatan. Para petani menggunakan pestisida kimia sintetis dalam pengendalian hama palawija. Pengumpulan data dilakukan pada bulan Mei 2021. Penelitian ini bertujuan mengi…

STRATIFIKASI HABITAT BURUNG DI KAWASAN HUTAN MATA IE GAMPONG LEU UE KECAMATAN…

Sri Mulya

ABSTRAK Mulya. S. 2016. Stratifikasi Habitat Burung di Kawasan Hutan Mata Ie Gampong Leu Ue Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar. Skripsi, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Prof. Dr. M. Ali S, M.Si (2) Dr. Abdullah, M.Si Kehadiran berbagai burung di hutan Mata Ie menunjukkan adanya penggunaan habitat dan penggunaan sumberdaya oleh fauna daratan. Penggunaan habitat oleh burung tidak menggunakan seluruh …

  • PROGRAM STUDI PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN DAN REKREASI JURUSAN PENDIDIKAN OLAHRGA FAKULTAS KEGURUA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

STRATIFIKASI HABITAT DAN KEANEKARAGAMAN BURUNG DI EKOSISTEM SPESIFIK RAWA GAM…

M AMIN

ABSTRAK M Amin. 2017. Stratifikasi Habitat dan Keanekaragaman Burung di Ekosistem Spesifik Rawa Gambut Tripa Gampong Babah Lueng, Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya. Skripsi, Jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Syiah Kuala. Pembimbing: (1) Dr. Abdullah, M. Si., (2) Dr. Ismul Huda, M.Si. Kata Kunci: Stratifikasi Habitat, Keanekaragaman, Rawa Gambut Tripa, Burung Burung adalah salah satu kekayaan hayati yang dimiliki Indonesia. Keberadaan pa…

  • FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI

Muji Dimarza Kesuma

ABSTRAK MUJI DIMARZAKESUMA, TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERIAN LAYANAN SEKS DALAM TINDAK PIDANA GRATIFIKASI 2017 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 69) pp., bibl. Dr. DAHLAN ALI, S.H., M.Hum Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam pasal 12 huruf (b) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seiring dengan perkembangan nya zaman muncul tindak pidana gratifikasi da…

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONA…

IDA TUTIA RAKHMI

PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN PENGUNGSI INTERNASIONAL DI INDONESIA Ida Tutia Rakhmi Mujibussalim Mahfud *** ABSTRAK ** * Pasal 2 Konvensi 1951 yang berisi tentang kewajiban dari pengungsi yang harus ditaati ketika berada di suatu wilayah Negara, tetapi masalah pengungsi dan perpindahan penduduk di dalam maupun di luar negeri merupakan persoalan yang paling sulit dihadapi masyarakat dunia. Adanya pengungsi disebabkan oleh keadaan yang memburuk dalam ra…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

ANALISIS PESAN MORAL BERDASARKAN STRATIFIKASI SOSIAL TOKOH DALAM NOVEL-NOVEL …

ZAHRA NURUL LIZA

ABSTRAK Zahra Nurul Liza. 2018. Analisis Pesan Moral Berdasarkan Stratifikasi Sosial Tokoh dalam Novel-Novel Karya Arafat Nur. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pembimbing (1) Dr. Mohd. Harun, M.Pd. Pembimbing (2) Dr. Ramli, M.Pd. Kata kunci : Pesan Moral, Stratifikasi Sosial Tokoh, Novel-Novel Karya Arafat Nur Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan (1) pesan moral hubungan manusia dengan di…

  • Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAP…

Nur Mauliddar

EKSISTENSI PEMBERI GRATIFIKASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERKAIT ADANYA LAPORAN PENERIMA GRATIFIKASI Nurmauliddar* Mohd. Din** Yanis Rinaldi*** ABSTRAK Tindak Pidana Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun ketentuan ini hanya berlaku bagi penerima gratifikasi, sedangkan pemberi gratifikasi diatur dengan ketentuan Pasal 5. Sementara itu Pa…

IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 T…

Ida Tutia Rakhmi

ABSTRAK IDA TUTIA RAKHMI, IMPLEMENTASI HAK PENDIDIKAN 2015 PEKERJA ANAK BERDASARKAN KONVENSI ILO NOMOR 182 TAHUN 1999 (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 60), pp., bibl. M. Putra Iqbal, S.H., LLM Sophia Listriani, S.H., LLM Anak merupakan anugerah dalam keluarga dan selayaknya dilindungi serta diperhatikan hak-haknya. Negara pun berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak an…

ANALISA PENGARUH KEKUASAAN KEPEMILIKAN DAN PRESTISE TERHADAP STATUS SOSIAL (S…

roni vasla

ABSTRAK Stratifikasi merupakan suatu sistem pengelompokkan masyarakat kedalam beberapa lapisan secara hierarki. Pengelompokkan ini timbul karena adanya sesuatu yang dianggap berharga atau dihargai dalam sebuah masyarakat, sesuatu yang dianggap berharga atau dihargai tersebut pada umumnya tidak jauh bergeser dari kriteria kekuasaan, kepemilikan dan prestise. Selain itu, ketiga komponen ini memiliki pengaruh besar terhadap peluang seseorang untuk memperoleh status sosial dalam masyarakat. Mo…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI KONSTI…

Muhammad Ramadhan

Amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi menguji suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Keberadaan undang-undang ratifikasi ini menjadi persoalan sendiri dalam sistem penegakan konstitusi di Indonesia, keterikatan pemerintah Indonesia terhadap perjanjian internasional dilakukan atas dasar ratifikasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden dalam bentuk undang-undang, maka menjadi persoal…


    SERVICES DESK