MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013
ABSTRAK
Mauliza Effendi
2017 MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas syiah kuala
Dr. Effendi Hasan, MA
(xi, 76), pp, bilb, app
Wali Nanggroe merupakan sebuah Lembaga adat dalam pemerintahan Aceh semenjak di bentuknya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 yang lalu, proses perjalanan Lembaga Wali Nanggroe dalam kancah pemerintahan terus mendapatkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun masyarak…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) LAMPULO YANG BARU (IMPLEMENTAS…
Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan menyebutkan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil, meningkatkan penerimaan daerah, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mengoptimalkan s…
