SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA …
ABSTRAK
SYARIFAH RAIHANA, SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA
2015 TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 52) pp., tabl., bibl.
(IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H)
Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh di ikuti lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi’ar Islam ini bertujuan untuk memelihara keimanan da…
TINJAUAN NORMATIF MEKANISME PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA …
ABSTRAK
HAZSHA MAYATI, TINJAUAN NORMATIF MEKANISME (2017) PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH
QADZAF ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(iv,51,) pp., bibl., app
(Nursiti S.H., M.Hum)
Jarimah Qadzaf merupakan suatu ketentuan pidana baru yang dikenal di Indonesia yang belum diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 31 menjelaskan m…
KARAKTERISTIK RAGAM BAHASA HUKUM DALAM TEKS QANUN ACEH
ABSTRAK
Mawardi. 2017. Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Teks Qanun Aceh.
Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pembimbing (1)
Dr. Mohd. Harun, M.Pd. Pembimbing (2) Dr. Siti Sarah Fitriani, S.Pd. M.A.
Kata kunci : Ragam Bahasa Hukum, Qanun Aceh
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik ragam bahasa hukum ditinjau dari unsur kejelasan makna, kepaduan pikiran, keluga…
- Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’I…
KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH
YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Sukma*
Syahrizal Abbas**
Mohd. Din***
ABSTRAK
Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh bersama legeslatif tentunya diharapkan dapat memberi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepasti…
- Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013
ABSTRAK
Mauliza Effendi
2017 MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas syiah kuala
Dr. Effendi Hasan, MA
(xi, 76), pp, bilb, app
Wali Nanggroe merupakan sebuah Lembaga adat dalam pemerintahan Aceh semenjak di bentuknya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 yang lalu, proses perjalanan Lembaga Wali Nanggroe dalam kancah pemerintahan terus mendapatkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun masyarak…
- FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
- Baca Selengkapnya
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
