KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA(S…
REZA FAHLEVI
2015 ABSTRACT
THE CONTOVERSY OF SHARIA LAW IMPLEMENTATION AND HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT
(The Case Study On The Implementation of Sharia Law of Criminality in Banda Aceh)
The Faculty of Social and Political Sciences, Syiah Kuala University (viii, 85), pp., references., appendices.
(Dr. Effendi Hasan, M.A. and Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c.)
Since 2002, The Government of Aceh has applied Islamic Shariah Law. But after few years, the Government encountered many criticism…
STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE
ABSTRAK
WINDA ZULKARNAINI, STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT
ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE
2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Syiah Kuala (vii, 64), pp., bibl., app.
(Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H, M.Hum dan Dr.
Effendi Hasan, M.A)
Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yang
dikenal mengedepankan adat dan budaya. Otonomi di Aceh dijalankan dengan
berlandaskan pelaksanaan adat dan budaya, sehingga dibentuklah lembaga adat yang
berfung…
UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELAL…
ABSTRAK
ANIS SAPUTRA, UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI
2014 PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELALUI PATROLI DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v, 51) pp., tabl., bibl.
DR. MOHD. DIN, S.H., M.H.
Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang pada Pasal 13 mengatur mengenai penggunaan busana Islami. Qanun tersebut melalui Pasal 14 meng…
PERAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN ULAMA ACEH DALAM PEMBENTUKAN QANUN SYARIAT ISLA…
Provinsi Aceh yang berstatus istimewa dan khusus membuat penyelenggaraan kehidupan beragama yang diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kehadiran lembaga MPU diharapkan pelaksanaan syariat Islam di Aceh akan lebih terkoordinir dan dapat berlangsung di semua aspek kehidupan masyarakat, akan tetapi dalam prakteknya, peran MPUsebagai pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam pembentukan sebuah rancangan qanun Aceh ternyata belum berjalan dengan baik. Penelitian ini …
IMPLEMENTASI QANUN NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (SUATU…
Berdasarkan Pasal 2 Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kebersihan dan Keindahan menyebutkan bahwa pengaturan tentang kebersihan dan keindahan bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam wilayah. Sebagai ibukota provinsi, Kota Banda Aceh memang punya permasalahan tersendiri. Salah satu hal yang menjadi keluhan warga kota ialah mengenai sampah yang sering menumpuk di lokasi-lokasi yang tidak pantas…
PRO KONTRA LEMBAGA WALI NANGGROE DAN POTENSINYA TERHADAP KONFLIK PERPECAHAN S…
ABSTRAK
(Prof. Drs. Abidin Hasyim, M.Sc, Dr. Mohd. Din, SH, MH)
Qanun Lembaga Wali Nanggroe adalah turunan dari Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) yang merupakan buah dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki pada tahun 2005.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pro kontra yang terjadi di dalam masyarakat terkait Lembaga Wali Nanggroe. Selain itu, ingin melihat apakah keberadaan lembaga t…
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik-Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2013
- Baca Selengkapnya
HAMBATAN DAN UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003…
ABSTRAK
ISWANDI, HAMBATAN DAN UPAYA WILAYATUL HISBAH DALAM PENEGAKAN QANUN NOMOR 14 TAHUN 2003 TENTANG KHALWAT DI KOTA BANDA ACEH
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
(v,58) pp.,tabl.,bibl.
Dr. SUHAIMI, S.H., M.Hum
Dalam Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang khalwat. Dalam Pasal 5 disebutkan bahwa: setiap orang dilarang melakukan khalwat/mesum. Lebih lanjut Pasal 6 menyebutkan, setiap orang atau kelompok masyarakat, atau aparatur pemerintah dan badan usaha dilarang memberikan fa…
PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA (PPS) LAMPULO YANG BARU (IMPLEMENTAS…
Pasal 3 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perikanan menyebutkan pengelolaan perikanan dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya skala kecil, meningkatkan penerimaan daerah, mendorong perluasan dan kesempatan kerja, meningkatkan ketersediaan sumber daya ikan, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, meningkatkan produktifitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, mengoptimalkan s…
