Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’I…

Sukma

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP Sukma* Syahrizal Abbas** Mohd. Din*** ABSTRAK Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh bersama legeslatif tentunya diharapkan dapat memberi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepasti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ETNONASIONALISME MANTAN ANGGOTA GAM DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PERIODE 2…

Kharinda Rizky

ABSTRAK KHARINDA RIZKY 2017 Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009 – 2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Radhi Darmansyah., M.Sc) (xii,62),pp.,bibl,.App. Etnonasionalisme merupakan salah satu bentuk dari nasionalisme dimana daerah/etnis memperoleh kebenaran politik dari negara asalnya. Pasca damai Aceh memiliki kekhususan yakni berhak memb…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013

Mauliza Effendi

ABSTRAK Mauliza Effendi 2017 MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas syiah kuala Dr. Effendi Hasan, MA (xi, 76), pp, bilb, app Wali Nanggroe merupakan sebuah Lembaga adat dalam pemerintahan Aceh semenjak di bentuknya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 yang lalu, proses perjalanan Lembaga Wali Nanggroe dalam kancah pemerintahan terus mendapatkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun masyarak…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

JEFRIE MAULANA

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA Jefrie Maulana Eddy Purnama Mahdi Syahbandir ABSTRAK Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan pada alokasi dan pengelolaan yang konsentrasinya ada pada Pemerintahan Provinsi, sedangkan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah pokok pene…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI L…

Faisal

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016) Faisal? Faisal A. Rani?? Syarifuddin Hasyim??? ABSTRAK Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemeritahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. D…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIF PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NO…

Ridha Hidayatullah

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Ridha Hidayatullah A. Hamid Sarong ** Dahlan Ali*** ABSTRAK Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari tiga qanun sebelumnya, untuk menguatkan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir/judi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tindak pidana m…

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAY…

Aharis Mabrur

KONSEPSI PIDANA HUDUD DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT (Kajian Yuridis Komparatif dengan Konsepsi Pidana Hudud dalam Syariah Penal Code Order, 2013 Brunei Darussalam) Aharis Mabrur* Rusjdi Ali Muhammad** Mohd. Din*** ABSTRAK Secara konseptual, pidana hudud itu unik dan berbeda dibandingkan konsep hukum pidana manapun. Pemidanaannya tidak semata-mata atas adanya kerugian orang lain karena merupakan pelanggaran hak Tuhan. Pidananya dikenal berat, tertentu,…

KONTROVERSI PELAKSANAAN QANUN SYARIAT ISLAM DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA(S…

Reza Fahlevi

REZA FAHLEVI 2015 ABSTRACT THE CONTOVERSY OF SHARIA LAW IMPLEMENTATION AND HUMAN RIGHTS ENFORCEMENT (The Case Study On The Implementation of Sharia Law of Criminality in Banda Aceh) The Faculty of Social and Political Sciences, Syiah Kuala University (viii, 85), pp., references., appendices. (Dr. Effendi Hasan, M.A. and Cut Maya Aprita Sari, M.Soc., S.c.) Since 2002, The Government of Aceh has applied Islamic Shariah Law. But after few years, the Government encountered many criticism…

STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE

winda zulkarnaini

ABSTRAK WINDA ZULKARNAINI, STUDI KOMPARASI PERAN MAJELIS ADAT ACEH DENGAN LEMBAGA WALI NANGGROE 2014 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (vii, 64), pp., bibl., app. (Dr. Syarifuddin Hasyim, S.H, M.Hum dan Dr. Effendi Hasan, M.A) Provinsi Aceh merupakan daerah istimewa dan daerah otonomi khusus yang dikenal mengedepankan adat dan budaya. Otonomi di Aceh dijalankan dengan berlandaskan pelaksanaan adat dan budaya, sehingga dibentuklah lembaga adat yang berfung…

UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELAL…

ANIS SAPUTRA

ABSTRAK ANIS SAPUTRA, UPAYA WILAYATUL HISBAH MENANGGULANGI 2014 PELANGGARAN TIDAK BERBUSANA ISLAMI MELALUI PATROLI DI KOTA BANDA ACEH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 51) pp., tabl., bibl. DR. MOHD. DIN, S.H., M.H. Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syariat Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam yang pada Pasal 13 mengatur mengenai penggunaan busana Islami. Qanun tersebut melalui Pasal 14 meng…


    SERVICES DESK