Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PERBEDAAN STRATEGI KOPING PADA PELANGGAR QANUN JINAYAT DITINJAU DARI JENIS KE…

AFFAN MAULANA G

Abstrak Pelanggar Qanun Jinayat yang menjalani masa tahanan mengalami berbagai permasalahan psikologis seperti depresi, kecemasan, fobia, dan anti-social personality. Untuk dapat menghadapi berbagai permasalahan tersebut pelanggar Qanun Jinayat membutuhkan strategi koping. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan strategi koping pada pelanggar Qanun Jinayat ditinjau dari jenis kelamin. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 13 laki-laki dan 13 perempuan pelanggar Qanun Jinayat yang be…

EFEKTIVITAS QANUN ACEH NO.6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN…

Webby Aditya

EFEKTIVITAS QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT DALAM PENCEGAHAN JINAYAH KHALWAT DI WILAYAH HUKUM KOTA SABANG Webby Aditya Dahlan ** Suhaimi*** ABSTRAK Pasal 23 ayat (1) Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat mengatur tentang ancaman pidana bagi pelaku jarimah khalwat dan Pasal ini di harapkan mampu menekan angka pelaku perbuatan jinayah tersebut, namun kenyataannya jumlah pelaku jarimah khalwat terus meningkat sebagaimana yang terjadi diwilayah hukum Kota…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DAN SOLIDARITAS SOSIAL DI ACEH (STUDI KASUS DI GAMP…

Dara Hilda Maisyita

PELAKSANAAN QANUN JINAYAT DAN SOLIDARITAS SOSIAL DI ACEH (Studi Kasus di Gampong Beurawe dan lambaro Skep, Kota Banda Aceh)

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KARAKTERISTIK RAGAM BAHASA HUKUM DALAM TEKS QANUN ACEH

MAWARDI

ABSTRAK Mawardi. 2017. Karakteristik Ragam Bahasa Hukum dalam Teks Qanun Aceh. Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala. Pembimbing (1) Dr. Mohd. Harun, M.Pd. Pembimbing (2) Dr. Siti Sarah Fitriani, S.Pd. M.A. Kata kunci : Ragam Bahasa Hukum, Qanun Aceh Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan karakteristik ragam bahasa hukum ditinjau dari unsur kejelasan makna, kepaduan pikiran, keluga…

  • Program Studi Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’I…

Sukma

KETENTUAN HUKUM TERHADAP PENAHANAN TERDAKWA SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IYAH YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP Sukma* Syahrizal Abbas** Mohd. Din*** ABSTRAK Pelaksanaan syari’at Islam di Aceh membawa semangat formalisasi ajaran Islam melalui aturan formal negara yaitu Qanun Aceh. Peraturan perundang-undangan berupa Qanun Aceh sejenis peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Aceh bersama legeslatif tentunya diharapkan dapat memberi rasa keadilan, kemanfaatan serta kepasti…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

ETNONASIONALISME MANTAN ANGGOTA GAM DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH PERIODE 2…

Kharinda Rizky

ABSTRAK KHARINDA RIZKY 2017 Etnonasionalisme Mantan Anggota GAM di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Periode 2009 – 2014 dalam Perumusan Qanun Bendera dan Lambang Aceh. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala (Radhi Darmansyah., M.Sc) (xii,62),pp.,bibl,.App. Etnonasionalisme merupakan salah satu bentuk dari nasionalisme dimana daerah/etnis memperoleh kebenaran politik dari negara asalnya. Pasca damai Aceh memiliki kekhususan yakni berhak memb…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013

Mauliza Effendi

ABSTRAK Mauliza Effendi 2017 MENGUJI INDEPENDENSI WALI NANGGROE BERDASARKAN QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2013 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas syiah kuala Dr. Effendi Hasan, MA (xi, 76), pp, bilb, app Wali Nanggroe merupakan sebuah Lembaga adat dalam pemerintahan Aceh semenjak di bentuknya Qanun Aceh Nomor 8 tahun 2012 yang lalu, proses perjalanan Lembaga Wali Nanggroe dalam kancah pemerintahan terus mendapatkan pro dan kontra baik dikalangan akademisi maupun masyarak…

  • FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS SYIAH KUALA, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA

JEFRIE MAULANA

PERIMBANGAN DANA OTONOMI KHUSUS ACEH ANTARA PROVINSI DENGAN KABUPATEN/KOTA Jefrie Maulana Eddy Purnama Mahdi Syahbandir ABSTRAK Perimbangan Dana Otonomi Khusus Aceh antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2016 mengalami perubahan pada alokasi dan pengelolaan yang konsentrasinya ada pada Pemerintahan Provinsi, sedangkan satuan pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat dalam hal kesejahteraan adalah Pemerintah Kabupaten/Kota. Masalah pokok pene…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (KAJIAN TERHADAP PELAKSANAAN FUNGSI L…

Faisal

KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH (Kajian Terhadap Pelaksanaan Fungsi Legislasi Tahun 2009-2016) Faisal? Faisal A. Rani?? Syarifuddin Hasyim??? ABSTRAK Undang-Undang Dasar Negeri Republik Indonesia 1945 Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemeritahan daerah yang diatur dengan Undang-undang. D…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2017
  • Baca Selengkapnya

EFEKTIF PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NO…

Ridha Hidayatullah

EFEKTIVITAS PENERAPAN HUKUMAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAISIR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 (Suatu Penelitian di Banda Aceh) Ridha Hidayatullah A. Hamid Sarong ** Dahlan Ali*** ABSTRAK Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai bentuk penyempurnaan dari tiga qanun sebelumnya, untuk menguatkan pelaksanaan syari’at Islam di Aceh. Salah satu tindak pidana dalam qanun tersebut adalah maisir/judi yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Tindak pidana m…


    SERVICES DESK