Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK…

ADITYA RAMADHAN

ABSTRAK ADITYA RAMADHAN: IMPLEMENTASI QANUN KOTA LANGSA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG JAM MALAM BAGI ANAK USIA SEKOLAH Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 57) pp.,tabl.,bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama , S.H, M.Hum. Pasal 5 Qanun Kota Langsa Nomor 6 tahun 2016 tentang Jam Malam Bagi Anak Usia sekolah menyebutkan bahwa jam malam bagi anak dilaksanakan pada pukul 22.30 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB, namun pada faktanya di lapangan masih banyak anak yang berkeliaran pada ma…

PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (STUDI KONFIGURASI POLITIK DALAM PEMBENTU…

M.YASIR PUTRA UTAMA

PEMBENTUKAN HUKUM SECARA DEMOKRATIS (Studi Konfigurasi Politik Dalam Pembentukan Qanun Aceh) M. Yasir Putra Utama1 Faisal A. Rani2 Husni Jalil3 M. Saleh Sjafei4 ABSTRAK Pembentukan hukum daerah (legislasi Qanun) merupakan proses yang sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam tahapan pembahasan Qanun (peraturan daerah) telah ada aturan hukum yang mengatur, akan tetapi dalam tahapan- tahapan pembahasan rancangan qanun sampai masa pembentukan aturan hukum daerah, sanga…

PENGARUH ISLAMIC CORPORATE GOVERNANCE DAN SUMBER DAYA INSANI TERHADAP KESIAPA…

T. ADE AGUSSAHAR

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh islamic corporate governance dan sumber daya insani terhadap kesiapan PT. Bank Mandiri Tbk dalam melakukan konversi menjadi perbankan syariah di Provinsi Aceh. Untuk memperoleh data, sebanyak 87 kuesioner telah disebarkan kepada responden yang dipilih menggunakan metode non probability sampling dengan jenis convenience sampling. Kemudian, data dianalisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan islamic corporate governan…

SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA …

SYARIFAH RAIHANA

ABSTRAK SYARIFAH RAIHANA, SUATU TINJAUAN KETENTUAN PIDANA 2015 TERHADAP PEREMPUAN YANG TIDAK MEMAKAI BUSANA ISLAMI MENURUT QANUN ACEH NOMOR 11 TAHUN 2002 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 52) pp., tabl., bibl. (IDA KEUMALA JEUMPA, S.H., M.H) Pelaksanaan Syari’at Islam di Aceh di ikuti lahirnya Qanun Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari’at Islam Bidang Ibadah, Aqidah dan Syi’ar Islam ini bertujuan untuk memelihara keimanan da…

ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR …

MIFTAHUL AL AHYAR

ABSTRAK Miftahul Al Ahyar, 2021 ANALISIS TERHADAP PENJATUHAN ‘UQUBAT CAMBUK DALAM PERKARA JARIMAH TA’ZIR (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Mahkamah Syar’iyah Kota Banda Aceh) Fakultas Hukum Universitas Siyah Kuala ( viii, 58 ), pp.,tabl.,bibl. Dr. Dahlan, S.H., M.H., M.kn Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) menyatakan ‘uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku jarimah. Dalam ra…

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS SYARI’AT ISLAM DALAMRNMENURUNKAN PELANGGARAN QA…

IKMAL JAMILAN LATIF

ABSTRAK Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat terhadap jarimah khalwat, maisir dan khamar telah dilakukan sejak berlakunya Qanun tersebut, akan tetapi dari tahun 2017 sampai tahun 2019 menunjukan bahwa jarimah khamar meningkat pelanggarannya, oleh sebab itu perlu kajian mendalam mengenai efektivitas dari kebijakan dinas dalam menurunkan pealnggaran khamar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa efektivitas kebijakan Dinas Syariat Islam Kota Langsa dalam up…

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6…

Ahmad Ari Sambo

ABSTRAK Ahmad Ari Sambo PENERAPAN HUKUM TERHADAP 2017 PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62)pp, bibl, tabl. Dr.Mohd Din,SH.,M.H. Minuman tuak termasuk kedalam khamar, yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, Pasal 16 Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasuk…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU ( STUDI…

SAIDUS SYUHUR

ABSTRAK Saidus Syuhur, Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (suatu penelitian diwilayah Kota Banda Aceh) 2020 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 59), pp., bilbl, tbl (2). Sufyan, S.H., M.H. Kota Banda Aceh sebagai sebuah kota harus mengalokasikan perencanaan dan pemanfataan ruang terbuka hijau yang secara yuridis diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana sebuah wilayah perkotaan minimal harus mem…

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSA…

Jainakri Phonna

ABSTRAK JAINAKRI PHONNA, 2017 MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.60) pp, bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama, S. H., M. Hum. Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPRK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. Namun didalam menjalankan fungs…

PELANGGARAN TERHADAP QANUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WAL…

Maulidin

ABSTRAK Maulidin, Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2017 Pajak Sarang Burung Walet (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62), pp.,bilb.,app., Mahfud, S.H.,LL.M Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak Burung Walet baik yang berada dalam habitat alami maupun d…


    SERVICES DESK