Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENERAPAN HUKUM TERHADAP PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6…

Ahmad Ari Sambo

ABSTRAK Ahmad Ari Sambo PENERAPAN HUKUM TERHADAP 2017 PENJUAL MINUMAN TUAK YANG DIATUR DALAM QANUN NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 62)pp, bibl, tabl. Dr.Mohd Din,SH.,M.H. Minuman tuak termasuk kedalam khamar, yang dimaksud khamar adalah minuman yang memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% atau lebih, Pasal 16 Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan/ menimbun, menjual atau memasuk…

PERAN PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DALAM MEWUJUDKAN RUANG TERBUKA HIJAU ( STUDI…

SAIDUS SYUHUR

ABSTRAK Saidus Syuhur, Peran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Mewujudkan Ruang Terbuka Hijau (suatu penelitian diwilayah Kota Banda Aceh) 2020 Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi, 59), pp., bilbl, tbl (2). Sufyan, S.H., M.H. Kota Banda Aceh sebagai sebuah kota harus mengalokasikan perencanaan dan pemanfataan ruang terbuka hijau yang secara yuridis diatur dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dimana sebuah wilayah perkotaan minimal harus mem…

MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSA…

Jainakri Phonna

ABSTRAK JAINAKRI PHONNA, 2017 MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH TERHADAP PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v.60) pp, bibl. Prof. Dr. Eddy Purnama, S. H., M. Hum. Pasal 24 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa DPRK mempunyai tugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun. Namun didalam menjalankan fungs…

PELANGGARAN TERHADAP QANUN NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK SARANG BURUNG WAL…

Maulidin

ABSTRAK Maulidin, Pelanggaran Terhadap Qanun Nomor 8 Tahun 2011 Tentang 2017 Pajak Sarang Burung Walet (Suatu Penelitian Di Kabupaten Aceh Besar) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv, 62), pp.,bilb.,app., Mahfud, S.H.,LL.M Sarang Burung Walet adalah hasil Burung Walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetaskan dan membesarkan anak Burung Walet baik yang berada dalam habitat alami maupun d…

PEMBUKTIAN ZINA DENGAN MENGGUNAKAN METODE DNA(DEOXYRIBONUCLEIC ACID) DALAM QA…

Muammar

ABSTRAK Muammar, 2017 Nursiti, S.H., M.Hum Pasal 182 ayat (5) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan ”khusus untuk jarimah zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang Saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama”. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Bab IV bagian kelima yaitu zina untuk membuktikan perbutan zina sudah dibenarkan…

JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL (SUATU KAJIAN NORMATIF TERHADAP QANUN ACEH NOMOR 6 …

RIFANDI DAMANIK

ABSTRAK Rifandi Damanik, Jarimah Pelecehan Seksual (Suatu Kajian Normatif 2017 Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Jinayat) Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (v, 81) pp, bibl. (Adi Hermansyah, S.H., M.H) Pasal 46 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling…

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (SUATU …

MASFIRAH

MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KETUA BADAN REINTEGRASI ACEH (Suatu Kajian Terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh) ABSTRAK Masfirah ? Eddy Purnama?? Adwani??? Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengatur “Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga, badan, dan/atau komisi menurut undang-undang ini dengan persetujuan DPRA/DPRK kecuali yang menjadi kewenangan pemerintah”.…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

TINJAUAN NORMATIF MEKANISME PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA …

Hazsha Mayati

ABSTRAK HAZSHA MAYATI, TINJAUAN NORMATIF MEKANISME (2017) PENJATUHAN SANKSI TERHADAP JARIMAH QADZAF ANTARA SUAMI DAN ISTRI DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (iv,51,) pp., bibl., app (Nursiti S.H., M.Hum) Jarimah Qadzaf merupakan suatu ketentuan pidana baru yang dikenal di Indonesia yang belum diatur dalam ketentuan KUHP. Dalam Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pada Pasal 1 angka 31 menjelaskan m…

PELAKSANAAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK MENURUT QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11…

AYUNDA DZIKRILLAH

Pasal 25 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong menjelaskan bahwa Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa usulan Tuha Peuet apabila dinyatakan melakukan tindak pidana dengan ancaman di atas lima tahun penjara dan Pasal 26 menjelaskan bahwa apabila telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terrorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara maka Keuchik dapat di berhentikan tanpa usulan Tuha Peut selanjutnya Pa…

PELAKSANAAN PUTUSAN HAKIM MENURUT QANUN NOMOR 7 TAHUN 2013 TENTANG HUKUM ACAR…

T.romel Fahreza

ABSTRAK Teuku Romel Fahreza, 2017 Mukhlis, S.H., M.Hum Dalam pelaksanaan Hukum Acara Jinayat seperti yang telah diatur di dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, banyak pihak di Aceh dan diluar Aceh belum memahami Qanun Syariat Islam yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA). Hal ini telah menyebabkan, Qanun syariat Islam tersebut menjadi polemik di masyarakat. Dalam beberapa tindakan kriminal yang telah diatur dalam Q…


    SERVICES DESK