Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) PROVINSI ACEH DALAM MELAKUKAN PEMBINA…

RINA ZUDRIANA

Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga independen yang berwewenang untuk mengatur, mengawasi, dan memeriksa jasa keuangan di seluruh provinsi Indonesia, termasuk provinsi Aceh yang menerapkan prinsip syari’ah terhadap lembaga keuangan syari’ah selanjutnya disebut LKS. Dalam prakteknya resiko kerugian dalam pembiayaan peryertaan modal (Musyaraakah) sering dilimpahkan ke nasabah dengan penambahan biaya finalti dan pelelangan an…

IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN…

Innayah Putri Tartila

ABSTRAK Innayah Putri Tartila (2024) IMPLEMENTASI QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA HALAL (Studi Tentang Tanggung Jawab Pemerintah Kota dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Wilayah Destinasi). Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,67), pp., tabl., bibl., app. (Prof. Eddy Purnama, S. H. M. Hum) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Halal dibentuk dalam rangka memberikan pelayanan kepa…

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH

Susilawati

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN BERMUTU DI ACEH Susilawati Zahratul Idami Efendi ABSTRAK Pendidikan merupakan suatu kebutuhan bagi setiap warga negara, dimana setiap warga negara berhak mendapat pendidikan yang bermutu sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pemerintah Aceh menjamin penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, merata, adil dan Islami sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf…

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN QANUN NOM…

Indah Putri Sanura

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA BANDA ACEH (TINJAUAN QANUN NOMOR 2 TAHUN 2021) Indah Putri Sanura* Ria Fitri** Darmawan*** ABSTRAK Kebijakan Kota Layak Anak di Banda Aceh diatur melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Kota Layak Anak, Pada Pasal 4 Qanun tersebut dijelaskan bahwasanya Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan komitmen bersama amtara Pemerintah Kota, Pemerintah Gampong, orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat, dunia …

TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN TERHADAP ANAK YANG DILAKUKAN OLEH AYAH TIRI (SUATU …

Muhammad Fariz Ghazi

Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat mengatur bahwa “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling …

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI WILAYAH HUKUM KAB…

ZUMARNI

Kasus pelecehan seksual terhadap anak di Aceh Besar berada pada tahap yang sangat mengkhawatir meskipun sudah ada larangan dan ancaman terhadap kejahatan tersebut. Hal ini dapat dilihat pada jumlah kasus yang terus meningkat setiap tahunnya. Peningkatan ini tak hanya menjadi sebuah masalah sosial yang besar di dalam masyarakat, khususnya untuk korban dan keluarganya, tetapi juga menandakan adanya masalah dalam penegakan hukum di lapangan. Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk mengetahui fa…

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTA…

PUTRI MARLITA

ABSTRAK Putri Marlita, 2022 STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH SYAR’IAH SINGKIL NOMOR 13/JN/2021/MS.SKL TENTANG ORANG DEWASA YANG MELAKUKAN ZINA TERHADAP ANAK Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala (vi,63)pp,bibl,app. Nurhafifah,S.H.,M.Hum Putusan Mahkamah Syar’iyah Singkil Nomor 13/JN/2021/Ms.Skl ,terdakwa Darwino Siregar bin terbukti bersalah melakukan zina dengan anak sebagaima…

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH

Ira Nurliza

FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PEMINUM KHAMAR DALAM QANUN JINAYAH DI ACEH IRA NURLIZA SYAHRIZAL ABBAS RIZANIZARLI ABSTRAK Aceh diberikan kebijakan untuk menyelenggarakan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam. Kebijakan pelaksanaan Syariat Islam diimplementasikan melalui peraturan yang dikenal dengan Qanun. Pembentukan Qanun tersebut bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam mengambil sebuah…

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOM…

Kholidah Siah

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBUKTIAN JARIMAH PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 20014 TENTANG HUKUM JINAYAT Kholidah Siah, Nursiti, S.H, M. H Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala ABSTRAK Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai yang berkewajiban dalam menemukan alat bukti permulaan dalam jarimah pemerkosaan menurut Qanun Jinayat. Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Data dalam penulisan skripsi ini didapatkan melalui penelitian kepustakaan dan lapa…

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 201…

Ummi Kalsum

ABSTRAK PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG HUKUM JINAYAT Ummi Kalsum Ediwarman Mohd. Din Dahlan Ali Korban pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan dari negara berdasarkan pancasila sila kedua “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab”. Dan pembukaan UUD 1945 alinea keempat yang menyatakan: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 28D UUD 1945 “set…

  • Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2022
  • Baca Selengkapnya

    SERVICES DESK