Universitas Syiah Kuala | ELECTRONIC THESES AND DISSERTATION

Electronic Theses and Dissertation

Universitas Syiah Kuala

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR…

Fadli Wahyudi

Korupsi berasal dari bahasa latin corruptio atau corruptus. Corruptio memiliki arti beragam yakni tindakan merusak atau menghancurkan. Corruptio juga diartikan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Dalam bahasa Inggris dan Perancis “Corruption” yang berarti menyalahgunakan wewenangnya, untuk menguntungkan dirinya sendiri. Korupsi juga semakin memperburuk citra pemerinta…

HAK EKSEKUTORIAL TERHADAP JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI N…

Miswardi

Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang ditetapkan oleh Mahkamah Konsitusi dalam perkara pengujian mengenai pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa frasa yang menyatakan “kekuatan eksekutorial” sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksan…

IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP EKSEKUS…

Izra Fadiya

Berdasarkan Pasal 15 UUJF kreditur diberikan hak untuk melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia apabila debiturnya cidera janji. Namun sejak adanya Putusan MK No.18/PUU-XVII/2019 untuk dapat melakukan parate eksekusi disyaratkan adanya kesepakatan mengenai cidera janji serta kesukarelaan dari debitur untuk menyerahkan objek jaminan, sehingga putusan tersebut telah membawa perubahan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengana…

  • Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2021
  • Baca Selengkapnya

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIII/2015 TENTANG PEMILI…

Akbarul Fajri

ABSTRAK AKBARUL FAJRI, ZAHRATUL IDAMI, S.H., M.Hum. Negera Kesatuan Republik Indonesia telah menjamin setiap persamaan hak dan keadilan bagi setiap warga negaranya sebagaimana tertulis dalam Pasal 28D (1) UUD 1945, yang bunyinya “setiap warga Negara memiliki hak konstitusional untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak konstitusional untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum”. Namun cita-cita keadilan dan …

STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIH…

Teuku Soekiarandi Tr

ABSTRAK TEUKU SOEKIARANDI TR, STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH 2017 KONSTITUSI NOMOR: 50/PUU-XII/2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN SATU PUTARAN. (iv, 52) pp.,bibl (ZAHRATUL IDAMI, S.H.,M.Hum) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, dengan adanya Pasal 159 maka para pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dilanggar, karena dalam pengujian formil kerugian konstitusional yang di alami oleh pemohon secara individu …

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH MENTERI DALAM NEGERI SETELAH …

RAHMAT QADRI NASRUN

KEDUDUKAN PERATURAN DAERAH YANG DIBATALKAN OLEH KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 137/PUU-XIII/2015 Rahmat Qadri Nasrun Husni Efendi ABSTRAK Pada tahun 2016 Menteri Dalam Negeri membatalkan 3.143 Peraturan Daerah yang dinilai bermasalah dengan surat Keputusan Menteri. Pada tahun 2017 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri untuk membatalkan peraturan daerah. Akan tetapi masih ada Pemerintah Dae…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN P…

SARIZAL

KEDUDUKAN PERJANJIAN PERKAWINAN TERHADAP PEMISAHAN HARTA BERSAMA SETELAH DILAKSANAKAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MK Sarizal? Darmawan?? Mahfud??? ABSTRAK Ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam dikenal istilah yang namanya perjanjian perkawinan. Perjanjian Perkawinan merupakan perjanjian tertulis kedua belah pihak atas persetujuan bersama yang dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan dan disahkan oleh pe…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2019
  • Baca Selengkapnya

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDA…

RIZKI WAHYUDI

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM HAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Rizki Wahyudi M. Gaussyah Darmawan ABSTRAK Lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK RI/Mahkamah) memperoleh legitimasi kekuasaan berdasarkan amanat langsung UUD NRI Tahun 1945, yang kemudian diturunkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No…

  • Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh - 2018
  • Baca Selengkapnya

SINKRONISASI SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 7/2014 DALAM KAITANNYA DENGAN …

Riki Yuniagara

Pada tataran praktik, peraturan perundang-undangan sering dikesampingkan oleh surat edaran seperti halnya SEMA No. 7 Tahun 2014 yang mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013 yang membatalkan Pasal 268 ayat (3) KUHAP. Perkara Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Michael Titus Igweh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 144 PK/Pid.Sus/2016 menunjukkan bahwa SEMA No. 7 Tahun 2014 memiliki daya kekuatan yang mengikat para hakim-hakim dari pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nom…

STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSINOMOR :46/PUU-VIII/2010 TENTA…

MUSLIADI

ABSTRAK MUSLIADI STUDI KASUS TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 2015 NOMOR :46/PUU-VIII/2010 TENTANG STATUS ANAK DILUAR NIKAH (iv, 52), pp., bibl., app. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ZULKIFLI ARIF, S.H Pasal 2 ayat (2) Undang¬-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di dalam Pasal 43 ayat (1) anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan…


    SERVICES DESK